Acehupdate.net, ACEH TIMUR – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Aceh Timur, Syamsuar setuju dengan kebijakan Pemerintah Aceh untuk menghapus penggunaan barcode pengisian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti yang disampaikan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Kamis, 13 Februari 2025.
”Kami sebagai masyarakat menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tentang penghapusan penggunaan barcode BBM, dengan catatan harus ada penambahan jumlah kuota minyak dari sebelumnya,” ujarnya.
Rencana kebijakan Pemerintah Aceh tersebut, menurutnya sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan BBM dengan mudah di setiap stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Namun, dia khawatir jika Pemerintah Aceh tidak bisa memastikan Pertamina akan menambah kuota BBM dari yang sudah ada, maka menjadi persoalan baru di kemudian ha
Baca Juga: syekh-muharram-dukung-penuh-kebijakan-gubernur-aceh-hapus-barcode-bbm/
Pasalnya menurut Syamsuar, kebijakan tersebut diduga akan dimanfaatkan oleh pengurus ataupun pedagang eceran untuk mendapatkan minyak secara bebas dan terjadi antrian panjang di setiap SPBU.
Dia memaparkan saat ini Aceh Timur memiliki sembilan SPBU yang tersebar disepanjang jalan nasional. Namun, di pedalaman kebutuhan BBM subsidi juga sangat tinggi.
“Penambahan kuota sebelumnya untuk menghindari penumpukan dan antrian di setiap SPBU,” tambahnya. Bahkan dulu pernah terjadi sebelum pemberlakuan barcode di SPBU, terjadi kekosongan sedangkan pedagang eceran di sekitar SPBU banyak menjual BBM subsidi dalam botol plastik.
“Hal itu terjadi karena kuota BBM masih terbatas,” imbuhnya.
