Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan dua hal penting yang menjadi risiko besar dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
“Saya perlu sampaikan ya, ada dua risiko yang sangat besar dalam program makan bergizi ini. Satu penyalahgunaan anggaran, kedua gangguan pencernaan kepada penerima manfaat,” kata Dadan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin (22/9/2025).
Pelaksanaan MBG sendiri dinilai memiliki rantai proses yang cukup panjang dan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari rantai pasok, kesiapan mitra, proses pembuatan, proses pengiriman, serta hal teknis di dalamnya.
Dia mengambil contoh temuan yang terjadi di Garut, yakni ketika lauk pauk sudah disiapkan dan akan dikirim, ternyata untuk nasinya tidak mencukupi dan perlu dimasak terlebih dahulu. Perencanaan masak yang kurang proporsional seperti itu yang justru mengkhawatirkan.
“Itulah menyebabkan kenapa kemudian makanan menjadi basi. Jadi hal-hal seperti itu memang membuat saya deg-degan setiap hari,” imbuh Dadan.
Kemudian, kondisi anak penerima manfaat juga dapat menjadi indikator dari masalah yang ditemukan di lapangan. Ketika anak kurang sehat, makan kondisi itu akan mendorongnya untuk muntah.
BGN memaparkan data yang total jumlah penerima manfaat yang terdampak KLB sampai dengan 22 September 2025. Tercatat ada sebanyak 4.711 orang yang terdiri dari Wilayah I 1.281 orang, Wilayah II 2.606 orang, dan Wilayah III 824 orang.
“Alhamdulillah sekarang ada tambahan wakil kepala (BGN) yang memang bisa menangani itu dan saya mulai agak tenang karena akan dibentuk tim investigasi dan mungkin juga ada satgas-satgas terkait dengan pencegahan KLB,” pungkas Dadan.
