BANDA ACEH — Eskalasi perlawanan warga Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, terhadap ancaman industri pertambangan memasuki babak baru.
Sehari setelah ratusan emak-emak memblokade jembatan besi dengan kibaran bendera Bulan Bintang dan acungan parang, pada Senin, 31 Agustus 2026, gelombang protes beralih ke halaman Kantor Camat Beutong Ateuh Banggalang.
Kali ini, massa aksi tidak lagi berhadapan dengan barikade aparat rendahan. Komandan Korem (Danrem) 012/Teuku Umar, Kolonel Inf Windarto, S.Sos., M.M., turun gunung dari markasnya di Alue Peunyareng, Meulaboh, Aceh Barat, untuk menemui warga secara langsung.
Kehadiran perwira menengah TNI ini mengurai benang kusut di lapangan, sekaligus membuka tabir betapa rapuhnya nyali otoritas sipil setempat ketika dihadapkan pada kemarahan rakyatnya sendiri.
Ironi tersaji di pelataran Kantor Camat. Saat petinggi militer tingkat korem hadir untuk meredam tensi dan mendengarkan aspirasi warga, para pejabat sipil yang seharusnya bertanggung jawab atas wilayah tersebut justru lenyap bak ditelan bumi.
Tokoh masyarakat Beutong Ateuh, Tgk Rusli Adi, dengan nada getir menyoroti kejanggalan tersebut di hadapan Danrem dan ratusan massa aksi.
“Kehadiran Bapak Danrem hari ini justru diwarnai dengan kaburnya para pemimpin kami. Camat, Mukim, hingga para Keuchik dari empat desa di Beutong Ateuh Banggalang semuanya absen. Mereka tidak berani menampakkan wajah,” ujar Tgk Rusli Adi, menelanjangi ketidakmampuan birokrasi lokal dalam membela ruang hidup warganya.
Absennya para pejabat ini mempertegas dugaan warga—sebagaimana disuarakan pada aksi spontan emak-emak sehari sebelumnya—bahwa hierarki birokrasi di tingkat desa hingga kecamatan telah ‘masuk angin’ dan memilih bertekuk lutut pada kepentingan pemodal tambang.
Dalam pertemuan terbuka yang menegangkan namun terkendali itu, massa aksi tidak menyia-nyiakan kesempatan. Warga mendesak Kolonel Inf Windarto untuk segera membersihkan oknum militer di tingkat bawah yang dinilai bermain mata dengan perusahaan.
Tuntutan spesifik diarahkan kepada Komandan Pos Rayon Militer (Danpos Ramil) Beutong Ateuh, Pembantu Letnan Dua (Pelda) Tony Subiantoro. Massa mendesak pencopotan segera terhadap Tony karena manuvernya dianggap sering memicu keresahan dan intimidasi di tengah masyarakat yang tengah berjuang menolak tambang.
Fakta di lapangan menunjukkan, ketidakpercayaan terhadap aparat lokal, termasuk oknum Koramil, menjadi pemicu utama meledaknya aksi spontan emak-emak pada akhir pekan lalu.
Merespons tekanan dari masyarakat adat, Danrem 012/Teuku Umar tidak tinggal diam. Ia menyatakan dukungannya terhadap perjuangan warga dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berjanji akan mengambil langkah taktis.
Di hadapan massa, Kolonel Windarto mengikat janji yang kini ditagih oleh publik: ia akan menyeret Camat dan para Keuchik Beutong Ateuh yang bersembunyi untuk duduk bersama, serta memaksa mereka menandatangani surat petisi pencabutan rekomendasi izin tambang.
Dukungan dari pihak TNI di lapangan seharusnya menjadi alarm keras bagi Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Pusat di Jakarta.
Masyarakat Beutong Ateuh mendesak pemerintah untuk berhenti bermain retorika dan segera membuka mata terhadap ancaman bencana ekologis di tanah indatu.
Tuntutan warga mengerucut pada satu resolusi mutlak: pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Alam Cempaka Wangi (ACW) dan PT Hasil Bumi Swasembada (HBS) secara permanen. Kedua korporasi ini dinilai sebagai hulu dari segala ancaman kerusakan benteng ekologi Beutong Ateuh.
Kini, warga Beutong Ateuh memegang teguh janji seorang Komandan Korem.
Pertanyaannya, mampukah intervensi militer ini benar-benar mendesak otoritas sipil untuk mencabut karpet merah bagi korporasi tambang, ataukah janji penandatanganan petisi itu kelak hanya menjadi sekadar penawar bius sementara di tengah invasi eksploitasi?
