BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, menilai alokasi hibah partai politik di Aceh hanya menguntungkan elite tanpa memberi dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia mendesak agar kebijakan hibah senilai Rp 29,3 miliar tersebut dikaji ulang.
“Yang diuntungkan hanya partai politik. Sementara rakyat tidak tahu apakah ada anggaran yang benar-benar dipakai untuk kepentingan pendidikan politik,” kata Askhalani seperti dilansir AJNN, Selasa, 16 September 2025.
Ia menilai seharusnya parpol menolak hibah yang terlalu besar, apalagi di tengah kebutuhan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kalau ada partai politik yang berani menolak hibah, itu baru hebat. Celakanya, hari ini semua partai politik justru sepakat menerima,” tegasnya.
Askhalani meragukan penggunaan dana hibah untuk pendidikan politik. Menurutnya, usulan hibah parpol tidak peka terhadap kondisi Aceh yang masih membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan.
“Usulan ini harus dilihat dari kemampuan keuangan daerah. Kalau kemampuan hanya Rp 5 ribu per orang, jangan dipaksakan Rp 10 ribu. Kenaikan boleh, tapi harus rasional,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) menetapkan 13 parpol penerima hibah keuangan tingkat DPRA dengan total Rp 29,3 miliar, sebagaimana tertuang dalam surat bernomor 200.2/1020/2025.***
