BANDA ACEH — Upaya percepatan pemulihan pascabencana di Aceh terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut mengemuka dalam forum pendampingan yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, yang turut melibatkan Bappenas, BNPB, serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait, Senin (9/3/2026).
Menanggapi hasil rapat tersebut, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Fadmi Ridwan, SP., MA, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan berbagai program pembangunan yang berkaitan dengan penanganan serta pemulihan dampak bencana di Aceh.
Menurut Fadmi Ridwan, kehadiran Bappenas sebagai otoritas perencanaan pembangunan nasional menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memastikan bahwa berbagai program yang dirancang oleh kementerian dan lembaga dapat selaras dengan kebutuhan riil yang dihadapi pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Aceh.
Ia menjelaskan bahwa dalam forum tersebut dilakukan proses sinkronisasi antara rencana program pusat dengan kebutuhan nyata di daerah. Jika terdapat program yang tidak beririsan dengan kebutuhan Aceh, maka akan dibahas kembali untuk menemukan solusi terbaik. Apabila belum dapat diputuskan pada tingkat daerah, maka akan dicatat sebagai bahan pembahasan lebih lanjut di forum tingkat nasional.
Fadmi menambahkan bahwa proses penyelarasan program ini sangat penting agar pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Ia juga mengingatkan bahwa mulai 1 April mendatang tahapan aksi rehabilitasi dan rekonstruksi sudah harus berjalan, sehingga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus dipastikan matang sejak awal.
Dalam rapat tersebut juga ditegaskan bahwa sistem pembangunan nasional tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Kewenangan pemerintah pusat dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjalankan program sesuai kewenangannya masing-masing. BNPB dalam hal ini berperan sebagai jalur koordinasi bantuan apabila terdapat kebutuhan yang belum tertampung dalam skema anggaran kementerian dan lembaga.
Fadmi Ridwan berharap melalui koordinasi lintas sektor ini, berbagai kerusakan akibat bencana yang melanda Aceh dapat segera tertangani secara lebih cepat dan terarah. Ia menilai bahwa dukungan kebijakan strategis dari pemerintah pusat akan menjadi kunci penting dalam mempercepat pemulihan Aceh, sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
