Acehupdate.net, BANDA ACEH – Ratusan tenaga non-ASN dari 46 instansi di Aceh menuntut kepastian kepada Pemerintah Aceh terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Aksi berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah terkait kejelasan status dan masa depan tenaga non-ASN di Aceh.
Koordinator lapangan, Mursal Mardani, mengatakan, banyak tenaga non-ASN merasa proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya sekadar formalitas saja.
“Kita tidak punya formasi di instansi masing-masing, tapi dibuka pada instansi luar sehingga jadi terkendala disitu. Saat tes, formasi tersedia, tapi saat pengumuman, tidak ada,” kata Mursal saat orasi di depan Gedung DPRA, Senin, 14 Januari 2024.
Menurutnya, dari total 9.000 kuota diajukan, hanya 5.000 dinyatakan lolos, sementara 2.900 tenaga non-ASN yang tercatat dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tidak lolos tahap pertama. Kemudian, tenaga non-ASN meminta Pemerintah Aceh memprioritaskan mereka yang telah terdata dalam database BKN (kategori R2 dan R3) untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Mereka juga meminta dilakukan realokasi formasi yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan menambah kuota formasi.
“Kita menuntut untuk memprioritaskan tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN untuk diangkat jadi P3K penuh waktu. Juga mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh memberikan kepastian terkait pengangkatan kami,” ujarnya.
