Banda Aceh, 11 Maret 2026 – Pemerintah Aceh bersama organisasi kemanusiaan dan perwakilan anak menggelar kegiatan Dialog Bersama Orang Muda: Penyampaian Hasil Konsultasi Anak dalam Situasi Darurat di Provinsi Aceh Tahun 2026 di Ruang Rapat POPDA 2 Kantor Gubernur Aceh.
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Plan Indonesia, Save the Children, dan Yayasan Geutanyoe, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan daerah dan Forum Anak. Dialog dipimpin oleh Asisten I Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, yang mewakili Gubernur Aceh, dan dimoderatori oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Aceh, Meutia Juliana, S.STP., M.Si.
Dalam pengantar kegiatan, Zainal Arifin, Safety & Security for Sumatra Response dari Save the Children Indonesia, menyampaikan bahwa riset konsultasi anak ini telah dilakukan di empat kabupaten/kota terdampak bencana banjir di wilayah Aceh.
Menurutnya, konsultasi tersebut bertujuan memastikan bahwa suara, pengalaman, dan kebutuhan anak terdampak bencana dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 24.090 anak terdampak banjir di wilayah Sumatra, yang menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan dalam situasi bencana.
Mengacu pada Pasal 12 Konvensi Hak Anak, setiap anak memiliki hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan mereka. Oleh karena itu, konsultasi ini dilakukan untuk menghimpun pengalaman anak sekaligus menyusun rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan bencana yang lebih ramah anak.
Metodologi Konsultasi Anak
Dalam proses konsultasi, anak-anak dilibatkan secara partisipatif melalui beberapa metode, di antaranya:
Body Mapping, untuk menggambarkan kondisi dan perasaan anak selama mengalami bencana
Dot Voting, untuk menentukan prioritas masalah yang paling dirasakan anak
Community Mapping, untuk memetakan kondisi lingkungan tempat tinggal anak selama dan setelah bencana
Awan Harapan, untuk menyampaikan harapan dan kebutuhan anak ke depan
Konsultasi ini dilaksanakan di empat lokasi terdampak banjir dengan melibatkan anak-anak penyintas bencana.
Penyampaian Hasil Konsultasi
Dalam sesi dialog, hasil konsultasi disampaikan oleh para fasilitator muda, yaitu Khairunnisa dan Rizqiqa dari Aceh Tamiang, serta Amalia dan Anzila dari Aceh Utara. Mereka memaparkan berbagai pengalaman dan tantangan yang dialami anak selama dan setelah bencana banjir.
Temuan Utama
Hasil konsultasi menunjukkan sejumlah kondisi yang dialami anak penyintas banjir.
1. Kondisi Pendidikan
Banyak sekolah mengalami kerusakan dan terendam banjir sehingga kegiatan belajar mengajar terhenti hampir dua bulan. Anak-anak merasa khawatir tertinggal pelajaran dan takut mengalami penurunan kemampuan belajar. Selain itu, ditemukan adanya pelibatan anak dalam kegiatan pembersihan fasilitas sekolah pascabencana yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan.
2. Kondisi Kesehatan
Anak-anak mengalami keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, serta obat-obatan. Beberapa anak juga mengalami gangguan kesehatan fisik dan kesehatan reproduksi, serta keterbatasan akses terhadap makanan bergizi selama masa bencana.
3. Kondisi Perlindungan Anak
Kerusakan infrastruktur dan lingkungan yang tidak aman menimbulkan berbagai risiko bagi anak, seperti luka akibat material berbahaya dan ancaman dari hewan berbahaya.
Dalam beberapa kasus, anak juga terpaksa membantu ekonomi keluarga, bahkan ditemukan anak yang diminta mengemis di jalan. Anak-anak juga mengalami tekanan psikologis akibat kehilangan anggota keluarga atau teman, menyerap emosi negatif dari lingkungan sekitar, serta menyaksikan langsung peristiwa tragis saat banjir terjadi.
Selain itu, terdapat laporan bahwa sebagian anak mengalami perundungan dari anak lain yang tidak terdampak banjir, serta menghadapi perilaku orang dewasa yang tidak pantas. Tekanan ekonomi yang dialami keluarga juga membuat sebagian orang tua menjadi lebih mudah marah kepada anak.
4. Pengetahuan Anak tentang Penyebab Bencana
Anak-anak memahami bahwa banjir dapat disebabkan oleh sampah yang menyumbat aliran air serta penebangan pohon secara berlebihan. Namun dalam kondisi keterbatasan, sebagian anak mulai menormalisasi situasi sulit yang mereka hadapi sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup mereka.
Harapan Anak
Anak-anak juga menyampaikan sejumlah harapan terkait pemulihan pascabencana, antara lain:
Pemenuhan perlengkapan sekolah dan akses pendidikan
Ketersediaan obat-obatan, masker, dan salep
Pemenuhan kebutuhan dasar dan makanan bergizi
Akses terhadap air bersih
Penyediaan ruang bermain yang aman
Dukungan psikososial bagi anak
Pembangunan kembali rumah dan fasilitas umum
Perubahan perilaku masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan
Rekomendasi
Berdasarkan temuan tersebut, anak-anak dan peserta dialog menyampaikan beberapa rekomendasi, di antaranya:
Memindahkan sekolah ke lokasi yang lebih aman dari risiko bencana
Menyediakan sekolah darurat saat bencana terjadi
Tidak melibatkan anak dalam kegiatan pembersihan sekolah yang berisiko
Memastikan ketersediaan tenaga kesehatan dan layanan kesehatan
Mengantisipasi risiko kekerasan seksual terhadap anak dalam situasi darurat
Memastikan adanya ruang aman bagi anak
Melakukan pengendalian harga kebutuhan pokok agar tidak meningkat saat bencana
Tanggapan Pemerintah
Menanggapi hasil konsultasi tersebut, Asisten I Sekda Aceh, Drs. Syakir, M.Si, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan anak dalam menyampaikan aspirasi mereka. Ia menegaskan bahwa pemerintah menyambut baik berbagai rekomendasi yang disampaikan dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya, meskipun diakui bahwa prosesnya membutuhkan waktu dan langkah bertahap.
Sejumlah pimpinan perangkat daerah juga memberikan tanggapan dalam dialog tersebut, di antaranya Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Aceh, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Bappeda Aceh, Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Sosial Aceh, DP3A Aceh, Dinas PUPR Aceh, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh, serta Dinas Koperasi dan UKM Aceh.
BPBA menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya penanganan bencana, termasuk melalui inovasi program Sekolah Aman Bencana, meskipun keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya.
Sementara itu, Dinas Registrasi Kependudukan Aceh menyoroti banyaknya dokumen administrasi kependudukan anak yang rusak atau hilang akibat banjir, seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA). Pihaknya menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi penerbitan kembali dokumen tersebut bagi anak-anak terdampak.
Suara Forum Anak
Pengurus Forum Anak Tanah Rencong, Nurul Chaira, menegaskan bahwa anak merupakan kelompok yang paling rentan dalam situasi bencana.
“Anak-anak tidak meminta banyak. Mereka hanya ingin merasa aman, memiliki ruang untuk bermain, dan hak-haknya terpenuhi. Karena itu penting bagi kita semua untuk benar-benar mendengar suara anak,” ujarnya.
Ketua Sekretariat Forum Anak Tanah Rencong, Miftahul Fahmi, juga menyampaikan bahwa temuan di lapangan menunjukkan banyak anak yang berada di jalan bukan karena keinginan mereka, melainkan karena kondisi ekonomi keluarga yang memaksa.
Sementara itu, Kabid Pemenuhan Hak Anak DP3A Aceh, Amrina Habibi, menegaskan bahwa pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, penting memastikan setiap program pembangunan juga memperhatikan kebutuhan dan hak anak.
Dialog ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan penanganan bencana di Aceh semakin inklusif, partisipatif, dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, serta menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir di Provinsi Aceh.
Penulis : Miftahul Fahmi, A,Md.Gz
Ketua sekretariat Forum Anak Tanah Rencong
