Acehupdate.net, BANDA ACEH – Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, mendesak Gubernur Aceh untuk segera merasionalisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2025. Pasalnya, ia menilai, dari total anggaran yang telah disahkan sebesar Rp 11,07 triliun, masih banyak alokasi yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
“Jika dilihat data Rencana Umum Pengadaan (RUP) di SiRUP LPSE Aceh, ada banyak anggaran yang mubazir dan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, misalnya pengadaan videotron sebagai lokasi penyampaian informasi secara elektronik pada DPR Aceh dianggarkan Rp 3,5 miliar,” kata Nasruddin, Ahad, 6 April 2025.
Selain itu, dia juga menyoroti pengadaan mobil dinas Ketua dan Wakil Ketua DPRA dengan anggaran mencapai Rp 8,7 miliar. Kemudian pengadaan digitalisasi Museum Tsunami sebesar Rp 11,93 miliar, papan informasi dan gorden jendela di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masing-masing Rp 3 miliar, hingga pengadaan bibit tanaman hutan yang nilainya mencapai puluhan miliar.
Menurutnya, semua pengadaan tersebut tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Baca Juga Mendagri Minta Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas di APBA 2025
“Mirisnya, di DLH Aceh hampir seluruh kegiatan adalah titipan dana pokir dewan. Padahal masyarakat tidak pernah mengusulkan dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),” ujarnya.
Lebih menyedihkan lagi, katanya, ada alokasi untuk pembangunan rumah dhuafa oleh Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Aceh yang menganggarkan Rp 188,3 miliar. Menurutnya, angka tersebut hanya cukup untuk membangun sekitar 2.350 unit rumah dengan rincian biaya Rp 80 juta per unit.
“Angka ini sangat jauh dari harapan. Idealnya, Pemerintah Aceh mengalokasikan dana minimal Rp 500 miliar setiap tahun sehingga kesenjangan sosial di tengah masyarakat Aceh semakin berkurang,” katanya.
Nasruddin turut mengingatkan anggota DPR Aceh untuk benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Setidaknya, 80 persen anggaran pokir diperuntukkan bagi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau serius ingin memperjuangkan kepentingan rakyat, 80 persen anggaran pokir dewan seharusnya dialokasikan untuk program-program seperti rumah dhuafa, tapi kenyataannya, banyak paket pokir malah mengarah pada hal-hal yang tidak substansial, ujung-ujungnya hanya soal ‘cuan’,” pungkasnya.***
