BANDA ACEH – Pemerhati Kebijakan Publik Aceh, Isa Alima, menilai aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan tenaga kesehatan (nakes) Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin (RSUDZA) sebagai sinyal kuat bagi Pemerintah Aceh untuk segera turun tangan menindaklanjuti polemik yang terjadi.
Menurutnya, persoalan tersebut bukan hanya soal hak nakes, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
“Jika hak mereka dipotong tanpa kejelasan, itu bukan hanya bentuk ketidakadilan, tapi juga bisa meruntuhkan semangat kerja dan bahkan bisa mengganggu pelayanan publik,” kata Isa, Kamis, 18 September 2025.
Ia meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dengan membuka dialog bersama manajemen RSUDZA dan perwakilan nakes. Selain itu, ia juga mendesak dilakukannya audit dan klarifikasi anggaran jasa media, dan memastikan kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
“Audit anggaran jasa medis ini penting dilakukan agar publik mengetahui kebenaran dan transparansi penggunaan dana,” ujarnya.
Ia mengatakan, aksi yang dilakukan para perawat, bidan, dan tenaga pendukung lainnya hari ini jadi sinyal bahwa suara nakes juga perlu lebih didengar.
“Mereka bukan sekadar pekerja, melainkan pahlawan kemanusiaan yang setiap hari berada di garis depan. Pemerintah diharapkan tidak hanya hadir saat seremoni, tetapi juga ada saat para tenaga kesehatan menjerit karena hak-haknya dipangkas,” katanya.(Ajnn)
