BANDA ACEH — Jembatan besi Beutong Ateuh Banggalang tak sekadar menjadi penghubung jalan pada Ahad, 30 Agustus 2026.
Hari itu, kerangka bajanya menjelma menjadi panggung perlawanan. Ratusan warga yang didominasi oleh kaum perempuan atau “emak-emak” tumpah ruah memblokade jembatan, membentangkan dan mengibarkan puluhan bendera Bulan Bintang di bawah langit Aceh.
Mereka datang bukan karena undangan, apalagi digerakkan oleh koordinator aksi. Ini adalah ledakan amarah spontan—sebuah akumulasi kekecewaan masyarakat adat terhadap deretan aparatur negara, mulai dari Danpos Koramil, Bupati, Camat, hingga Keuchik, yang dinilai tutup mata dan bertekuk lutut pada tekanan investasi ekstraktif di tanah indatu (leluhur) mereka.
Dalam balutan pakaian serba hitam yang menyimbolkan duka sekaligus perlawanan, massa aksi mengenakan kaus bertuliskan pesan lugas: “Stop Tambang Beutong, Tanah Khasong”.
Pesan ini adalah garis demarkasi yang tegas bahwa masyarakat menolak segala bentuk eksplorasi maupun eksploitasi yang mengancam ruang hidup mereka.
Aksi turun ke jalan ini memancarkan sinyal krisis kepercayaan yang akut. Absennya koordinator aksi justru memperlihatkan bahwa perlawanan ini lahir dari rahim keresahan warga itu sendiri. Mereka merasa ditinggalkan oleh para pemangku kebijakan.
Pejabat lokal yang seharusnya menjadi benteng pertahanan rakyat, justru dituding membiarkan korporasi mengoyak kelestarian Hutan Beutong.
Di tengah kibaran bendera Bulan Bintang—yang hari itu tak dikibarkan sebagai simbol separatisme, melainkan sebagai martir kedaulatan adat dan persatuan warga lokal—suara-suara parau emak-emak memecah keheningan pegunungan.
Secara bergantian, warga mengambil alih ruang orasi.
“Kami berdiri di atas jembatan ini bukan hanya untuk berteriak, tapi untuk memastikan anak cucu kita masih bisa menghirup udara bersih dan meminum air yang tidak tercemar. Tanah Beutong Ateuh adalah tanah indatu, bukan untuk dijual kepada korporasi tambang!” teriak salah seorang orator, memantik gemuruh massa.
Yang paling menyita perhatian adalah keberanian kaum perempuan yang memosisikan diri di garda terdepan.
Dengan urat leher menegang dan kepalan tangan di udara, seorang ibu rumah tangga melontarkan peringatan keras kepada pemerintah daerah maupun pusat yang masih berniat memaksakan perizinan.
“Sampai kapan pun kami menolak kehadiran tambang di Beutong Ateuh. Jika perizinan tetap dipaksakan, kami emak-emak dan seluruh warga siap berada di garis terdepan untuk menghalangi alih fungsi hutan kami menjadi area tambang.”
Bagi masyarakat Beutong Ateuh, narasi pembangunan yang dibawa oleh korporasi tambang tak lebih dari sekadar ilusi yang akan mewariskan kerusakan ekologis.
“Kami menegaskan komitmen seluruh masyarakat untuk mempertahankan tanah kelahiran dari ancaman pengerusakan lingkungan. Hutan Beutong adalah benteng kehidupan kami, bukan wilayah eksploitasi,” tambah orator lainnya, menegaskan sentimen kolektif warga.
Meski diliputi amarah yang memuncak terhadap hierarki birokrasi dan aparatur keamanan desa, aksi massa ini berjalan kondusif di bawah pengawalan ketat.
Kendati demikian, tuntutan mereka pantang surut: seluruh bentuk izin eksplorasi pertambangan di kawasan Beutong Ateuh harus disetop dan dicabut secara permanen.
Kini, bola panas berada di tangan pemerintah daerah dan Jakarta.
Akankah suara parau emak-emak dari atas jembatan besi ini didengar, atau justru kembali menguap ditelan bisingnya alat berat korporasi?
