BANDA ACEH – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Reza Saputra, mengatakan hingga saat ini Pemerintah Aceh telah melakukan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) 2025. Sehingga, pemerintah masih akan menunggu validasi yang dilakukan Kementerian Keuangan RI.
“Sedang divalidasi di Kemenkeu saat ini. Kita menunggu validasi tersebut dari mereka,” kata Reza Saputra pada Rabu, 30 April 2025.
Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut terhadap kendala yang dialami Pemerintah Aceh terhadap telatnya transfer Dana Otonomi Khusus Aceh. Reza hanya memastikan bahwa kas untuk pemerintahan tidak kosong.
“Kas tidak kosong,” katanya.
Diberitakan, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh, Husnan, mengatakan terhambatnya transfer dana Otsus 2025 dari Pemerintah Pusat ke Aceh karena ada data yang harus dievaluasi dari ribuan kegiatan, sehingga RAP terlambat diserahkan ke Kemenkeu RI.
Pun begitu, kata Husnan, Senin malam, 28 April 2025 data yang dibutuhkan telah dievaluasi dan diinput ke Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), sebagaimana tindak lanjut dari tertundanya transfer dana Otsus Aceh 2025 oleh Pemerintah Pusat.
“Alhamdulillah pukul 22.00 WIB tadi malam sudah 100 persen diinput. Ada seribuan kegiatan harus kami evaluasi dan sekarang akan divalidasi oleh Kementerian Keuangan RI,” kata Husnan kepada media, 29 April 2025. Pemerintah Aceh, kata dia, saat ini sedang menunggu hasil validasi dari Kementerian Keuangan.
“Jadi bukan kas kosong, memang dana Otsus yang belum ditransfer atau belum diterima,” kata Husnan.
Husnan mengatakan seribuan kegiatan yang dievaluasi berasal dari Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).
“Insya Allah akhir April ini sudah ditransfer, mudah-mudahan. Biasanya setelah validasi langsung di transfer karena memang perjanjiannya itu setelah selesai input langsung transfer,” kata dia.***
