Acehupdate.net, BANDA ACEH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Saifuddin Muhammad alias Yah Fud meminta Pj Gubernur Aceh, Safrizal ZA untuk segera membenahi persoalan pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh.
Menurut Yah Fud, selama ini banyak aset daerah, baik aset bergerak maupun aset tak bergerak tidak terurus dengan baik.
Sehingga keberadaan sejumlah aset tersebut tidak memberikan manfaat bagi Aceh.
Justru sebagian dinilai banyak merugikan keuangan daerah, terutama aset berupa kendaraan dinas.
“Selama ini, pengelolaan aset banyak yang tidak jelas, terutama aset kendaraan dinas,” ujar dia.
“Kita memperoleh informasi banyak mobil dinas dikuasai oleh pihak lain. Sementara dalam APBA, beban untuk biaya BBM, biaya onderdil, dan perawatan mobil dinas tergolong besar. Ini harus diperjelas dan didata ulang,” kata Yah Fud dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).
Yah Fud menilai, butuh atensi khusus untuk mendata ulang pengelolaan aset ini, sehingga aset yang berada di tangan pihak lain harus segera ditarik kembali.
“Untuk sebagian kendaraan yang memenuhi syarat agar dilelang supaya tidak menjadi beban daerah,” sarannya.
“Karena itu, kita sangat berharap kepada saudara Pj Gubernur di sisa masa jabatannya dapat menyelesaikan persoalan ini,” urai Yah Fud.
“Dengan begitu, ketika Gubernur dan Wagub definitif dilantik sudah tidak dibebani lagi dengan persoalan aset daerah tersebut. Mereka bisa fokus untuk menunaikan visi-misi dan janji kampanye kepada rakyat,” ujarnya.
Yah Fud mengungkap, pada tahun 2023, DPRA telah membentuk Pansus Aset, namun hasilnya belum sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
Sehingga persoalan aset daerah ini masih berlarut-larut sampai sekarang.
“Dengan kondisi penerimaan Aceh yang menurun karena berkurangnya DOKA, Pemerintah Aceh harus mengambil langkah efisiensi. Salah satunya dengan evaluasi dan rasionalisasi penggunaan kendaraan dinas,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yah Fud mengingatkan, Pemerintah Aceh untuk mengelola aset daerah dengan lebih profesional.
Terutama aset-aset yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dalam jumlah signifikan.
“Bicara aset daerah bukan hanya mobil dinas. Tapi juga banyak aset daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi, selama ini belum dikelola secara professional,” tukas dia.
“Karena itu, kami ingatkan agar Pemerintah Aceh dapat lebih mengoptimalkan aset-aset tersebut untuk mendongkrak pendapatan Aceh,” tandas dia.
“Sehingga keberadaan aset daerah bukan hanya jadi beban, tapi mampu menghasilkan pendapatan,” pungkasnya.
