Banda Aceh – Anggota DPRA, Eddi Shadiqin, SH., mengecam keras tindakan Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, yang merazia kendaraan berpelat BL asal Aceh. Menurutnya, kebijakan tersebut keliru, tidak memiliki dasar hukum yang jelas, dan justru berpotensi memicu gesekan antarwilayah, terutama di kawasan perbatasan Aceh–Sumut yang selama ini hidup rukun dan damai.
Mengutip Meugah.com, Eddi menilai tindakan Bobby terkesan berlebihan dan tidak tepat dilakukan oleh seorang gubernur.
Kita ini masih satu republik, bukan antarbangsa. Bobby seakan-akan mau memperkeruh suasana damai yang selama ini dinikmati masyarakat Aceh. Kemarin soal empat pulau, sekarang plat kendaraan. Sepertinya beliau sedang membuat kekacauan di era Presiden Prabowo, padahal pada masa Presiden Jokowi justru diam-diam saja,” ujar politisi Partai PDA itu.
Eddi menambahkan, terlalu lebay jika seorang gubernur sendiri turun tangan menghentikan kendaraan berpelat Aceh. Menurutnya, hal itu bukanlah kewenangan kepala daerah.
“Itu jelas tugas aparat kepolisian, bukan gubernur.
Tugas seorang gubernur adalah mengedepankan harmonisasi, menjalin koordinasi antarprovinsi, dan memastikan stabilitas wilayah. Bukan malah menimbulkan polemik yang merugikan dua daerah,” tegasnya.
Sebagai anggota dewan dua periode, Eddi mengingatkan kembali bahwa urusan lalu lintas berada sepenuhnya di bawah pemerintah pusat. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Kedua regulasi itu jelas menegaskan bahwa kendaraan dengan STNK dan TNKB sah berhak beroperasi di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, kebijakan Bobby tidak memiliki landasan hukum,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi jika kebijakan tersebut dibiarkan. Hubungan dagang dan pergerakan logistik antara Aceh dan Sumut sangat vital, sehingga tindakan sepihak ini bisa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.
Jangan sampai rakyat kecil yang menjadi korban akibat kepentingan politik sesaat atau kebijakan yang tidak bijak,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Eddi Shadiqin menyerukan agar pemerintah pusat, khususnya Menteri Dalam Negeri, segera menegur Gubernur Sumut.
“Jangan sampai ulah seorang gubernur merusak hubungan harmonis antarprovinsi dan memicu konflik horizontal. Kita ingin Aceh dan Sumut tetap rukun, saling mendukung, dan tidak ada lagi kebijakan diskriminatif seperti ini,” pungkasnya.
