Acehupdate.net, BANDA ACEH – Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Abd. Jamal, menyoroti efektivitas kebijakan penggunaan barcode dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Menurutnya, sistem tersebut masih memiliki banyak kelemahan dan belum sepenuhnya menyelesaikan masalah distribusi BBM di Aceh.
Sebelumnya, Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf alias Mualem, menyatakan akan menghapus kebijakan barcode BBM subsidi di provinsi paling ujung barat nusantara. Menurut Jamal, pernyataan Mualem bukan tanpa alasan, mengingat seorang kepala daerah yang baru dilantik pasti telah melakukan evaluasi mendalam sebelum mengambil keputusan.
“Ketika seorang gubernur mengusulkan penghapusan barcode BBM subsidi, tentu ada alasan kuat di baliknya. Saya yakin beliau telah menganalisis dampaknya terhadap masyarakat,” ujar Jamal, Jumat, 14 Februari 2025.
Jamal menjelaskan bahwa kebijakan barcode BBM subsidi awalnya dibuat oleh Pertamina untuk memastikan distribusi tepat sasaran. Namun, pada praktiknya, masih banyak kendala yang terjadi di lapangan, seperti antrean panjang dan keterbatasan pasokan BBM di sejumlah SPBU, meskipun sistem barcode sudah diterapkan.
Baca Juga : Nunggak Bayar Pajak, Siap-siap Tak Bisa Bikin Paspor & SIM!
“Kita melihat langsung di lapangan, meskipun barcode digunakan, antrean panjang tetap terjadi, dan bahkan ada SPBU yang kehabisan stok. Ini menandakan ada kelemahan yang mungkin belum dievaluasi oleh Pertamina,” ucapnya.
Baca Juga: Penyerobotan Lahan Mantan Bupati Aceh Selatan Diduga Oknum Pejabat
Selain itu, ia juga menyoroti potensi penyalahgunaan sistem barcode, seperti penggunaan pelat nomor palsu pada kendaraan mewah agar bisa mengakses BBM subsidi. Sebagai alternatif, Jamal mengusulkan agar pemerintah menerapkan pajak BBM untuk kendaraan mewah daripada menggunakan sistem barcode.
“Kenapa tidak menerapkan pajak BBM bagi kendaraan mewah? Misalnya, mobil dengan kapasitas mesin 2000 cc ke atas atau 2400 cc ke atas dikenakan pajak BBM tambahan, sedangkan kendaraan dengan kapasitas lebih kecil tetap mendapat BBM subsidi,” sebutnya.
Menurut Jamal, meskipun seluruh kendaraan membeli BBM dengan harga yang sama, kendaraan mewah telah membayar pajak lebih tinggi saat pengurusan STNK. Dengan skema ini, subsidi BBM tetap diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.***
