BANDA ACEH – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Aceh menggelar Aceh Economic Forum (AEF) Triwulan II 2026 dengan mengangkat tema “Percepatan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh”.
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan BI Provinsi Aceh, Rabu (19/8/2026), tersebut menjadi forum untuk membahas kondisi ekonomi Aceh sekaligus strategi percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada akhir 2025.
Plh. Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Hertha Bastiawan, mengatakan kerja sama berbagai pihak dalam proses pemulihan mulai menunjukkan hasil positif.
“Kerja keras ini membuahkan hasil. Ekonomi Aceh pada triwulan II 2026 tumbuh 4,86 persen (yoy), lebih cepat dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat 4,09 persen (yoy),” ujar Hertha.
Menurutnya, percepatan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Forkopimda, dunia perbankan, akademisi, serta masyarakat dalam mendukung proses pemulihan.
Hertha berharap AEF dapat semakin memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi rehabilitasi ekonomi Aceh pascabencana, sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sekretaris Daerah Aceh, Muhammad Nasir, S.Ip., MPA, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menegaskan Pemerintah Aceh siap memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, BI, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Kami berharap diskusi hari ini melahirkan langkah-langkah nyata yang terukur dan terkoordinasi. Pemerintah Aceh siap terus menjadi mitra Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal proses rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Nasir.
Ia menambahkan, pembangunan pascabencana tidak semata-mata ditujukan untuk memperbaiki kerusakan, tetapi juga harus memperkuat fondasi ekonomi Aceh agar lebih produktif, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan.
AEF Triwulan II 2026 menghadirkan tiga narasumber, yakni Perencana Ahli Utama Bappeda Aceh, H.T. Ahmad Dadek, S.H., M.H.; Pejabat Pembuat Komitmen Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) I Sumatera Kementerian PUPR, Fajrullah Mufti, S.T., M.Sc.; serta Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dr. Dede Sulaeman, S.T., M.Si.
Diskusi dipandu Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Ar-Raniry, Fithriady, Lc., M.A., Ph.D.
Dalam paparannya, Ahmad Dadek mengungkapkan total kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh mencapai Rp153,25 triliun. Kebutuhan tersebut ditopang melalui pendanaan APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber pendanaan lainnya.
“Sinergi dan kolaborasi bersama menjadi kunci untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak,” ujar Dadek.
Sementara itu, Fajrullah Mufti memaparkan kondisi infrastruktur sumber daya air yang terdampak bencana. Sebanyak 67 daerah irigasi dan 54 bendungan tercatat terdampak bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, penanganan tanggap darurat serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi terus dipercepat dengan target penyelesaian 100 persen pada akhir 2026.
“Kami menargetkan penanganan ini rampung 100 persen pada akhir tahun 2026, meski tantangan masih ada, mulai dari potensi banjir susulan akibat curah hujan tinggi hingga perlunya penyelarasan jadwal tanam petani dengan tahapan konstruksi,” jelasnya.
Dari sektor pertanian, Direktur Perlindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dede Sulaeman, menyampaikan bahwa progres administratif lahan pertanian terdampak bencana sudah mencapai 40.852 hektare atau sekitar 71,5 persen dari total lahan terdampak.
Namun, progres fisik di lapangan masih tertinggal. Lahan yang sudah kembali diolah baru mencapai 3.661 hektare atau 8,9 persen, sedangkan luas tanam baru mencapai 373 hektare atau sekitar 1 persen.
“Ke depan, fokus kami adalah mempercepat olah lahan dan tanam, agar lahan rehabilitasi benar-benar kembali produktif,” kata Dede.
BI dan Pemerintah Aceh berharap forum tersebut menghasilkan langkah konkret untuk mempercepat pemulihan ekonomi, khususnya melalui rehabilitasi lahan pertanian dan infrastruktur pendukungnya.
Penguatan sinergi antarinstansi dinilai penting agar proses rekonstruksi dan rehabilitasi tidak hanya memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga mampu mengembalikan produktivitas sektor pertanian, menjaga stabilitas harga, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh yang lebih kuat dan berkelanjutan.(*)
