LHOKSEUMAWE – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe memperketat proses wawancara terhadap pemohon paspor sebagai upaya mencegah terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe, Izhar Rizky, mengatakan bahwa setiap pemohon paspor, baik untuk keperluan liburan maupun lainnya, wajib melalui proses wawancara terlebih dahulu.
“Jika jawaban yang diberikan berbelit-belit atau tidak jelas, permohonan akan langsung kami tolak,” ujar Izhar Rizky Jumat, 18 April 2025.
Menurutnya, pengawasan lebih ketat diterapkan khususnya terhadap pemohon perempuan dan anak di bawah umur, mengingat kelompok ini lebih rentan menjadi korban TPPO.
Penguatan proses wawancara, lanjut Izhar, merupakan langkah antisipatif untuk menekan angka perdagangan orang, terutama terhadap mereka yang hendak bepergian ke negara-negara yang menjadi perhatian khusus.
“Apalagi jika negara tujuan pernah menjadi lokasi kasus penipuan atau eksploitasi, seperti yang sebelumnya terjadi pada WNI yang menjadi scammer,” ungkapnya.
Izhar juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan tawaran kerja di luar negeri tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu.
“Pastikan keabsahan tawaran tersebut. Jangan langsung percaya, agar tidak terjerumus dalam jaringan TPPO,” ujarnya.
Sementara itu, untuk layanan permohonan paspor, Kantor Imigrasi Lhokseumawe menetapkan kuota harian sebanyak 60 orang untuk M-Paspor. Selain itu, tersedia layanan percepatan serta kuota prioritas bagi penyandang disabilitas, bayi, dan lansia.
Masyarakat yang ingin membuat paspor dapat memilih tanggal melalui aplikasi M-Paspor, namun harus memperhatikan ketersediaan kuota. Jika kuota bulan ini sudah penuh, pemohon dapat mendaftar untuk bulan berikutnya.
“Saat ini mayoritas pemohon paspor adalah mereka yang akan menunaikan ibadah umrah, haji, liburan, atau berobat. Negara tujuan yang paling banyak dikunjungi antara lain Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi,” pungkasnya.***
