Polemik Blang Padang Memasuki Babak Baru, Pemerintah Aceh Segera Ajukan Isbat Wakaf

BERITA7 Dilihat

BANDA ACEH – Polemik panjang soal tanah Blang Padang akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh, menyusul persetujuan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembalikan lahan bersejarah itu sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman.

Langkah tersebut bergerak setelah surat resmi pemerintah pusat diterima pada November 2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf—akrab disapa Mualem—menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, atas dibukanya jalan penyelesaian permanen.

“Pemerintah Aceh segera menindaklanjuti surat Pak Menko Kumham Imipas mengenai pelaksanaan isbat wakaf tersebut,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, Jumat (20/11/2026). “Terima kasih atas kepedulian Bapak Presiden dan Menko Yusril terhadap penyelesaian persoalan tanah Blang Padang yang selama ini menjadi perhatian masyarakat Aceh.”

Bagi Mualem, keputusan langsung Presiden mencerminkan penghormatan negara terhadap sejarah, nilai keagamaan, dan aspirasi warga Aceh. Jalur isbat wakaf di Mahkamah Syar’iyah dipilih untuk mengunci kepastian hukum agar persoalan ini tidak memicu sengketa baru di kemudian hari.

Penyelesaian ini dirancang agar tidak merugikan pihak mana pun. Selain mengembalikan fungsi historis Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman, pemerintah pusat menyiapkan lahan pengganti yang representatif bagi Kementerian Pertahanan RI dan Kodam Iskandar Muda.

“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan ini dapat diselesaikan secara baik, bermartabat, dan memberikan kepastian hukum. Kita tentu berharap seluruh pihak dapat mendukung proses ini sehingga tidak ada kepentingan yang diabaikan, dan nilai sejarah serta keagamaan Blang Padang tetap terjaga,” ujar Mualem.

Di tingkat daerah, Pemerintah Aceh kini menyiapkan koordinasi lintas pihak untuk melengkapi berkas permohonan ke Mahkamah Syar’iyah Aceh. Mualem menegaskan agar seluruh tahapan ditempuh secara arif, bijaksana, dan tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga hubungan kelembagaan serta kepentingan bersama.

“Ini bukan semata-mata persoalan status sebidang tanah, tetapi juga menyangkut sejarah, marwah, dan nilai spiritual masyarakat Aceh. Karena itu, penyelesaiannya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, mengedepankan musyawarah, serta berlandaskan ketentuan hukum,” tegasnya.

Dasar Surat Menko Kumham Imipas

Pengajuan isbat wakaf ini bertumpu pada surat Menko Kumham Imipas bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026, yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Dalam Negeri RI.

Dalam surat tersebut, Menko Yusril menegaskan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status Blang Padang sebagai tanah wakaf Masjid Raya Baiturrahman. Untuk menjaga kebutuhan operasional pertahanan, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan baru bagi Kementerian Pertahanan RI guna diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi pengalihan fungsi lahan.

Menko Yusril juga meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan isbat wakaf ke Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai pengunci kepastian legal formal. Agar koordinasi berjalan lancar, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia ditugaskan mengawal prosesnya bersama Pemerintah Aceh.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *