TAKENGON – Ketua Posko Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Dr. Safrizal ZA, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah atas respons cepat dalam menangani persoalan sanitasi di hunian sementara (huntara) warga terdampak bencana di Kecamatan Ketol.
Apresiasi tersebut disampaikan setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Aceh Tengah melakukan penyedotan limbah tinja di dua lokasi huntara pada Senin (22/6/2026).
Aksi tanggap darurat yang dilakukan kurang dari 24 jam setelah adanya laporan itu menyasar Huntara Kampung Burlah di kawasan Pondok Balik dan Huntara Kampung Bintang Pepara di Jalan Tengah, Kecamatan Ketol.
Safrizal menegaskan bahwa pemerintah daerah harus hadir secara aktif dan responsif dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, langkah cepat yang dilakukan BPBD dan DLHK Aceh Tengah menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan mendesak warga.
“Sudah semestinya di masa kebencanaan pemerintah daerah harus aktif dan tanggap membantu masyarakat. Kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Aceh Tengah, khususnya BPBD dan DLHK, yang langsung menerjunkan armada sedot tinja ke lokasi begitu menerima laporan teknis,” ujar Safrizal.
Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi tertulis yang disampaikan Tenaga Ahli Satgas PRR Aceh Posko Wilayah, Zam Zam Mubarak, pada Minggu (21/6/2026).
Dalam laporan lapangannya, Zam Zam mengungkapkan bahwa fasilitas septic tank MCK komunal di Huntara Kampung Bintang Pepara telah penuh dan meluap. Kondisi tersebut berpotensi memicu Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit menular apabila tidak segera ditangani.
“Kondisinya meluap dan sangat berisiko memicu penyebaran penyakit kulit, ISPA, hingga diare, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia di huntara. Ditambah lagi, warga tidak memiliki akses armada sedot WC dan anggaran mandiri,” ungkap Zam Zam setelah berkoordinasi dengan Reje Kampung Bintang Pepara.
Selain persoalan sanitasi yang kini telah tertangani, laporan Satgas PRR Aceh juga mencatat dua persoalan krusial lain yang membutuhkan perhatian dan intervensi lanjutan.
Pertama, lumpuhnya akses ekonomi masyarakat akibat ruas jalan produksi menuju perkebunan warga mengalami longsor setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan biaya angkut hasil pertanian meningkat drastis.
Kedua, munculnya potensi kerawanan pangan di kalangan warga huntara, khususnya kelompok rentan seperti lansia dan ibu hamil, yang mulai mengalami kekurangan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan telur.
Menanggapi kondisi tersebut, Safrizal meminta seluruh Tenaga Ahli Satgas PRR di berbagai daerah untuk terus membangun komunikasi aktif dan sinergis dengan pemerintah daerah setempat guna mempercepat penanganan berbagai persoalan pascabencana.
“Keberadaan tenaga ahli di lapangan menjadi faktor penting sebagai penyambung lidah masyarakat dan penggerak instansi teknis. Terus jalin koordinasi agar setiap persoalan di lapangan cepat terdeteksi, sehingga pemulihan fisik maupun ekonomi warga pascabencana dapat dilakukan secara bersama-sama,” pungkasnya.
Langkah cepat yang dilakukan Pemkab Aceh Tengah dinilai menjadi contoh baik dalam penanganan persoalan darurat di kawasan terdampak bencana, sekaligus menunjukkan pentingnya koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah, tenaga ahli, dan masyarakat dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi.(*)
