BANDA ACEH – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (APBA) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR Aceh akhirnya rampung membahas tindak lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2026 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, 3 Februari 2026. Meski meleset jauh dari batas waktu yang ditetapkan Kemendagri, tetapi APBA 2026 dijadwalkan mulai memasuki tahapan realisasi pada minggu kedua Februari.
“TAPA bersama Banggar DPRA telah selesai membahas dan menindaklanjuti hasil evaluasi APBA 2026 dari kemendagri,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, Selasa 3 Februari 2026.
Menurutnya, berbagai rasionalisasi dan penyesuaian program telah dilakukan terutama terkait dengan program-program sesuai kondisi kebencanaan di Aceh.
Dia memastikan hari ini di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) akan melakukan input SIPD berdasarkan rasionalisasi program hasil tindak lanjut evaluasi tersebut.
“Untuk input insyaAllah besok akan selesai,” katanya.
Selain itu, MTA memastikan APBA 2026 akan mulai memasuki tahapan realisasi pada pekan kedua Februari 2026.
“Kami memastikan bahwa tinjut (tindak lanjut) hasil evaluasi Kemendagri ini benar-benar berdasarkan kondisi faktual kebencanaan dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh yg lebih baik,” kata MTA.
Dia mengatakan dari berbagai kesempatan gubernur selalu mengharapkan kepada semua pihak untuk selalu menjaga persatuan untuk Aceh lebih baik, terutama agar dapat bangkit dari bencana.
Di sisi lain, MTA menyebutkan keterlambatan pembahasan tindak lanjut evaluasi APBA 2026 dari Kemendagri tidak akan berujung sanksi. Alasannya, Aceh dalam kondisi pemulihan pascabencana yang tidak serupa dengan daerah-daerah lain.
“Kami kira tidak, karena kondisi rasionalisasi APBA 2026 ini yang mengamanahkan penyesuaian atau relevansi dengan bencana Aceh, tentu ini masuk kategori diskresi khusus. Tidak sama dengan tindak lanjut evaluasi normal,” tandas MTA.***
