BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh, Alfian, menilai kebijakan transfer ke daerah yang diterapkan Menteri Keuangan malah merugikan daerah. Alfian menilai kebijakan ini membuat anggaran di level kabupaten dan kota tertunda hanya karena Jakarta menganggap belum ada pengusulan secara administrasi.
“Pemerintah kabupaten dan kota sudah cukup kesulitan akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dan kini harus pula disulitkan dengan kebijakan transfer daerah yang benar-benar mempersulit daerah mendapatkan jatah keuangan mereka,” kata Alfian, Kamis, 31 Juli 2025.
Keterlambatan Jakarta mentransfer uang untuk kabupaten dan kota ini dinilai Alfian berdampak buruk bagi ekonomi, pembangunan dan kehidupan sosial di seluruh daerah di Aceh. Karena Rp 4,3 triliun dana otonomi khusus Aceh berpotensi tidak terserap secara maksimal sesuai dengan agenda pembangunan di daerah.
Baca Juga: Perkuat Industri dan Sosial, Wagub Aceh dan Dirut SIG Bahas SIA Laweung dan Pelabuhan Strategis
Uang yang seharusnya dapat digunakan untuk mendorong perekonomian rakyat yang seret malah terhambat hanya karena urusan birokratis. Alfian mengatakan rakyat Aceh masih sangat tergantung pada anggaran dan realisasi APBA dan APBK. Tanpa dua dana ini, banyak hal yang bakal terganggu.
Alfian juga memastikan pemerintah pusat menyadari hal ini, tetapi membiarkan peristiwa ini berulang kali. Dia menyayangkan kegagalan pemerintah pusat membangun sistem baru yang membantu daerah untuk merealisasikan anggaran secara tepat dan cepat.
Menurutnya mempertahankan sistem transfer ke daerah ini, sama saja dengan pemerintah pusat menunda-nunda pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Dana Otsus Tahap II Cair Rp 1,5 Triliun, Khusus Jatah Provinsi
“Saat transfer terlambat, bagaimana mungkin pemerintah daerah mengejar waktu dan target merealisasikan anggaran,” kata Alfian.
Alfian juga menilai Jakarta hanya mau enaknya saja. Dengan segala fasilitas yang mentereng, seharusnya pejabat pemerintah pusat tidak main-main dengan kesusahan rakyat di daerah. Selama ini, kata Alfian, rakyat tidak pernah diurus secara serius.***
