BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Perjuangan Aceh (PPA), Prof. Adjunct Dr. Marniati, M.Kes, mengusulkan agar Dana Abadi dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh diarahkan secara khusus untuk membiayai Program Jaminan Pendidikan Rakyat Aceh (JPRA). Program ini, menurutnya, menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh rakyat Aceh, mulai dari lulusan SMA hingga jenjang sarjana, magister, bahkan doktoral, dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya.
Marniati menilai, setelah 20 tahun perdamaian pasca penandatanganan MoU Helsinki, seharusnya Aceh telah memasuki fase kesejahteraan dari sisi ekonomi, pendidikan, dan sosial. Namun, kenyataannya, kesenjangan ekonomi, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran masih tinggi akibat arah pembangunan yang belum terencana dengan baik.
“Seharusnya kita sudah menikmati bonus perdamaian dengan bonus ekonomi dan pemerataan pendidikan. Karena itu, Aceh perlu menyusun peta jalan (roadmap) penggunaan Dana Abadi dan Dana Otsus yang jelas, dengan fokus pada pembiayaan pendidikan bagi seluruh rakyat Aceh,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua PPA Prof. Marniati: MoU Helsinki Harus Jadi Simbol Keadilan dan Harapan Nyata bagi Rakyat Aceh
Menurutnya, pendidikan adalah jalan tercepat untuk keluar dari kemiskinan. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki ilmu dan ijazah akan mampu mengubah nasib keluarganya, membuka lapangan pekerjaan, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih bermartabat. Ia menegaskan, sebagaimana dulu Aceh memiliki jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat, kini saatnya Aceh memiliki jaminan pendidikan bagi semua warganya.
Marniati menjelaskan, jumlah lulusan SMA di Aceh tidak lebih dari 56.000 orang per tahun. Dengan alokasi dana Otsus atau Dana Abadi yang memadai, setiap anak Aceh – termasuk anak-anak mantan kombatan – dapat memperoleh biaya pendidikan hingga ke jenjang sarjana, magister, dan doktoral. “Jangan beri rakyat ikan, tetapi berilah kail berupa ilmu. Dengan begitu, mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai kemajuan zaman,” tegasnya.
Program JPRA ini, lanjutnya, akan memberikan manfaat ganda. Pertama, penerima beasiswa wajib berkuliah di perguruan tinggi yang ada di Aceh, baik negeri maupun swasta. Hal ini akan membuat perputaran uang tetap berada di Aceh, sehingga ekonomi di sekitar kampus, seperti usaha fotokopi, rumah makan, penyewaan rumah, hingga jasa transportasi, akan berkembang pesat. Kedua, kualitas perguruan tinggi Aceh akan meningkat signifikan dengan hadirnya ratusan dosen bergelar doktor yang mengajar di sana.
Lebih jauh, Marniati memproyeksikan, dalam 20 tahun mendatang Aceh akan mampu mencetak ratusan guru besar dan menghasilkan perguruan tinggi unggul yang diminati bukan hanya oleh putra-putri Aceh, tetapi juga oleh mahasiswa dari luar daerah. “Jika ini dijalankan, manfaat ekonomi, sosial, dan pendidikan akan saling menguatkan,” katanya.
Ia menegaskan, yang dibutuhkan hanyalah hati nurani dan komitmen kolektif untuk memperjuangkan regulasi penggunaan Dana Abadi dan Dana Otsus secara prioritas bagi pendidikan. “Saya percaya hanya dengan pendidikan tinggi, Aceh bisa kembali menggetarkan dunia. Bukan hanya kebesaran masa lalu yang kita banggakan, tetapi masa depan yang gemilang yang harus kita ciptakan,” ungkapnya.
Menutup pandangannya, Marniati mengingatkan bahwa Aceh telah kehilangan banyak waktu akibat konflik bersenjata selama 31 tahun dan bencana tsunami yang merenggut banyak potensi. Karena itu, percepatan pembangunan sumber daya manusia adalah jalan terbaik. “Dengan SDM yang unggul, Aceh akan mampu mengelola sumber alamnya sendiri dan membangun industri berbasis potensi lokal. Inilah visi masa depan Aceh yang bermartabat,” pungkasnya.
