Acehupdate.net, BANDA ACEH – Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI), Nasruddin Bahar, menyoroti lambannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2025. Hingga awal kuartal kedua, kata dia, serapan anggaran baru mencapai 13 persen secara fisik dan 12,4 persen secara keuangan. Nasruddin menyebut progres tersebut sangat rendah mengingat nilai APBA mencapai Rp 11,6 triliun.
“Kami mendesak Gubernur Aceh segera mengumumkan pelaksanaan tender agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat,” ujarnya, Selasa, 8 April 2025.
Berdasarkan data dashboard Monitor P2K Pemerintah Aceh, per 7 April 2025, realisasi keuangan hanya 12,36 persen, mengalami deviasi negatif 8,1 persen dari target April sebesar 20,5 persen. Sementara realisasi fisik 13 persen, lebih rendah 10 persen dari target 23 persen.
Nasruddin menilai kondisi ini berpotensi menghambat pembangunan publik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. “Jika rasionalisasi anggaran sudah dilakukan Bappeda, maka langkah berikutnya adalah percepatan. Rakyat menunggu realisasi, bukan sekadar perencanaan,” ucapnya.
Padahal, kata dia, dalam Rapat Pimpinan bersama seluruh Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Gubernur Aceh menekankan pentingnya transparansi, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa yang menjadi tugas Unit Layanan Pengadaan (ULP) Aceh. Namun, implementasinya di lapangan dinilai belum optimal.
TTI mencatat banyak Kepala SKPA belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara menyeluruh dalam Sistem RUP (SiRUP) LPSE Aceh. Bahkan, ditemukan kejanggalan dalam paket e-katalog, di mana kolom spesifikasi teknis sengaja dikosongkan.
“Padahal, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) wajib mencantumkan jumlah unit dan spesifikasi teknis barang yang dibutuhkan,” ujar Nasruddin. Ia menyebut komitmen Gubernur untuk mewujudkan pemerintahan bersih harus diikuti seluruh jajaran SKPA agar transparansi bukan sekadar retorika.
“Kita tunggu aksi nyata di lapangan, apakah tender benar-benar dimulai pada minggu kedua April ini,” katanya.***
