Acehupdate.net, BANDA ACEH – Senator asal Aceh, Azhari Cage, mengusulkan kepada pemerintah pusat agar mengangkat secara otomatis tenaga honorer atau non-Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengabdi lebih dari 10 tahun menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Agar tenaga-tenaga honorer yang sudah lebih 10 tahun, bahkan ada yang sudah 15 dan 20 tahun itu bisa diangkat otomatis sebagai PPPK karena mengingat lamanya mereka mengabdi,” kata Cage seperti dilansir AJNN, Minggu, 19 Januari 2025.
Pernyataan tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh itu karena melihat permasalahan yang dialami tenaga honorer di Indonesia, termasuk di Tanah Rencong.
Cage mengatakan tenaga honorer banyak mengalami persoalan saat hendak mengikuti seleksi penerimaan PPPK tahun 2024. Kondisi tersebut kemudian berpengaruh terhadap hasil tes.
Permasalahan pertama, kata Cage, banyak tenaga honorer yang tidak bisa mendaftar karena ketiadaan formasi. Selain itu, kuota terbatas membuat persaingan semakain ketat. Sementara itu, bagi tenaga honorer lama atau yang mengabdi lebih dari 10 tahun kalah bersaing dalam hal nilai dengan non-ASN baru.
Cage menduga carut marut tersebut akibat pemerintah daerah tidak cukup mendaftar kuota dan formasi sesuai tenaga honorer yang ada. Kondisi ini membuat banyak tenaga honorer di masing-masing daerah tidak lulus.
Padahal, kata dia, Mendagri dan BKN Pusat sudah menyediakan formasi dan kuota untuk tenaga honorer. Oleh karena itu, ia mengingatkan kepala daerah agar tidak diskriminatif terhadap para tenaga honorer yang hendak ikut seleksi PPPK.
“Bayangkan 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun menjadi tenaga honorer, tapi gagal menjadi PPPK karena ketiadaan formasi dan kuota terbatas,” kata Cage.
Senator asal Aceh ini berencana mengusulkan kepada Mendagri, BKN Pusat, dan Kemenpanrb, agar menerima para tenaga honorer menjadi PPPK. Terutama untuk mereka yang sudah mengabdi lebih 10 tahun. Terkait demo yang marak dilakukan para tenaga honorer, Cage berharap ada solusi berkeadilan dan solutif dari kepala daerah. Permasalahan ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Anggota DPD RI asal Aceh ini mengatakan banyak formasi tidak dibuka dan minimnya kuota penerimaan merupakan kesalahan kepala daerah dan badan kepegawaian setempat. “Padahal Mendagri sudah mengingatkan kepala daerah untuk mendaftarkan seluruhnya ke BKN Pusat,” ujar Cage.
