BANDA ACEH– Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Aceh, Marlina Usman mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk segera turun tangan membenahi kondisi lembaga PAUD di Aceh yang dinilai masih sangat memprihatinkan.
Dalam pertemuan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, Eko Susanto, di Pendopo Gubernur Aceh, Jumat (13/6/2025), Marlina menyampaikan bahwa hingga kini masih ada ribuan desa di Aceh yang belum memiliki lembaga PAUD.
“Dari sekitar 6.500 desa di Aceh, 40 persen belum memiliki PAUD. Ini angka yang sangat mengkhawatirkan jika kita ingin mencetak generasi emas Indonesia,” tegas Marlina yang merupakan istri Gubernur Aceh.
Ia juga menyoroti rendahnya kesejahteraan guru PAUD yang selama ini bekerja dengan gaji minim. Menurutnya, kondisi ini berpengaruh langsung terhadap kualitas pendidikan anak usia dini di Aceh.
“Kami berharap Kemendikdasmen memberi perhatian lebih pada kualitas dan kesejahteraan guru PAUD. Gaji mereka masih jauh dari layak,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Aceh dan Ditjen PAUD Kemendikbudristek untuk mendukung program prioritas nasional, termasuk gerakan “Satu Desa, Satu PAUD”.
Sekretaris Ditjen PAUD, Eko Susanto, mengatakan pemerintah berkomitmen meningkatkan mutu PAUD melalui peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana, serta penyediaan perangkat belajar digital terbaru.
“Kami ingin memastikan setiap guru PAUD minimal bergelar sarjana. Tahun ini, 40 PAUD di Aceh akan kita revitalisasi, dan data usulan tambahan juga masih terus kami terima,” jelas Eko.
Selain itu, lanjut Eko, anggaran khusus telah disiapkan untuk pengadaan fasilitas belajar yang lebih modern, sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi PAUD ke arah yang lebih baik.
Pertemuan ini turut dihadiri istri Wakil Gubernur Aceh, Mukarramah, dan Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Marthunis.
