BANDA ACEH – Pengusaha asal Aceh, Dedi Lamra, mengkritik rencana pemerintah yang tetap menggulirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan. Ia menyoroti skema pembagian makanan untuk dibawa pulang (take away) yang dinilai tidak peka terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat, khususnya di Aceh.
“Jangan sampai demi mengejar target penyerapan anggaran atau menguntungkan segelintir pengusaha, para pengambil kebijakan justru kehilangan akal sehat dan kepekaan sosial,” ujar Dedi di Banda Aceh, Kamis, 22 Januari 2026.
Dedi menilai kebijakan tersebut terkesan dipaksakan hanya demi mengejar target penyerapan anggaran atau menjaga keuntungan mitra pengusaha dapur MBG. Kebijakan ini, kata dia, sangat miris.
Menurut Dedi, program nasional seambisius MBG tidak boleh dijalankan secara kaku. Ia menekankan bahwa Aceh memiliki kekhususan dalam praktik ibadah dan kehidupan sosial selama bulan suci Ramadan yang seharusnya dihormati oleh pemerintah pusat.
Ia mensinyalir adanya tekanan dari sisi pelaku usaha yang menjadi mitra program ini. Baginya, bagi sebagian pengusaha, hari sekolah dan hari kerja adalah momentum utama untuk meraup profit. Namun, Dedi mengingatkan bahwa orientasi program nasional tidak boleh bergeser dari misi kemanusiaan menjadi sekadar urusan laba.
“Kita memahami hari kerja adalah momentum profit bagi mitra pengusaha. Namun, orientasi program ini tidak boleh bergeser menjadi semata-mata soal profit,” tegasnya.
Dedi mengingatkan ruh awal dari kebijakan Presiden adalah untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan menciptakan sumber daya manusia yang unggul, bukan membuka ruang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi.
Sebagai pengusaha, ia berpendapat bahwa bisnis seharusnya tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kemanfaatan sosial. Oleh karena itu, skema makanan dibawa pulang saat bulan puasa dianggap kontraproduktif dengan semangat ibadah di daerah yang menerapkan syariat Islam.
“Dukungan yang tulus menuntut kita untuk berani memberi masukan yang realistis dan konstruktif, agar pelaksanaannya tidak melenceng dari ruh awal kebijakan,” tambahnya.
Ia mendesak pemerintah pusat untuk segera meninjau ulang kebijakan distribusi MBG selama Ramadan, terutama di Aceh. Ia berharap pemerintah lebih sensitif terhadap nilai-nilai lokal agar program strategis ini tetap relevan dan tepat sasaran tanpa mencederai kearifan lokal masyarakat setempat.***
