JAKARTA – Ketua DPD Perempuan Indonesia Maju (PIM) Aceh, Prof Adjunct Dr. Marniati, bersama Ketua Umum KOWANI, Nani Hadi Tjahjanto, sepakat mendorong perhatian serius pemerintah terhadap organisasi perempuan di seluruh Indonesia, khususnya di daerah. Hal itu disampaikan dalam pertemuan nasional PIM yang digelar di pendopo kediaman Nani Hadi Tjahjanto, yang juga dihadiri oleh perwakilan PIM dari seluruh Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Prof Marniati menyampaikan berbagai persoalan perempuan di Aceh, termasuk kasus terbaru terkait perdagangan manusia ke Laos yang berhasil digagalkan. Ia juga menyoroti tingginya angka gugatan cerai serta masih lemahnya program pemberdayaan perempuan yang kurang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Banyak organisasi perempuan di Aceh yang aktif bergerak, namun hingga kini masih berjalan sendiri-sendiri tanpa dukungan anggaran dan koordinasi yang baik dengan pemerintah,” ujar Prof Marniati.
Ia menekankan bahwa jika organisasi-organisasi ini bersinergi dengan pemerintah, maka berbagai program perlindungan perempuan dan anak dapat dijalankan lebih efektif.
Marniati juga menyoroti perlunya forum resmi yang mempertemukan seluruh organisasi perempuan di daerah untuk duduk bersama menyusun program-program prioritas, serta memberi masukan dalam penyusunan qanun atau peraturan daerah yang terkait dengan perempuan dan anak.
Selain itu, ia juga menyoroti rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen sebagai tantangan serius dalam mewujudkan kebijakan yang berperspektif gender.
“Tanpa keterwakilan minimal 30 persen, kebijakan inklusif untuk perempuan akan sulit tercapai,” tegasnya.
Ia menambahkan, jumlah perempuan yang sedikit di parlemen sering kali membuat aspirasi mereka tak terlihat dalam pengambilan keputusan politik.
Ketua Umum KOWANI,Nani, mengapresiasi perhatian dan kerja nyata PIM dalam menyuarakan isu-isu perempuan di daerah. Ia berjanji akan memperjuangkan agar pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih besar kepada organisasi perempuan agar dapat terlibat langsung dalam mendukung program prioritas nasional.
Ibu Nani juga menegaskan bahwa organisasi perempuan di daerah harus dapat bersinergi dengan pemerintah, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo, terutama dalam program “Asta Cita” yang salah satunya menekankan penguatan peran perempuan.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan gerakan perempuan di daerah untuk tidak hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan dan anak.
