Banda Aceh — Partai Perjuangan Aceh (PPA) melontarkan kritik keras terhadap pola penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Sorotan utama PPA tertuju pada pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke lokasi bencana yang dianggap tidak efektif dan justru menghabiskan anggaran besar.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PPA, Prof. Adjunct Dr. Marniati, dalam konferensi pers di kantor PPA 6 Januari 2026 menanggapi bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah kabupaten/kota di Aceh sejak November 2025 lalu.
Menurut Prof. Marniati, kehadiran ASN dalam kegiatan bakti sosial di lokasi bencana tidak memberikan dampak signifikan terhadap percepatan pemulihan. Sebaliknya, anggaran negara justru tersedot untuk biaya transportasi, tiket pesawat, sewa kendaraan, konsumsi, hingga akomodasi, sementara kebutuhan dasar masyarakat terdampak masih banyak yang belum terpenuhi.
“ASN Pemerintah Aceh sudah beberapa kali turun ke lapangan, anggaran habis untuk Operasional, sewa mobil atau transpor, dan konsumsi. Itu belum termasuk peralatan pembersihan. Kalau dikalkulasikan, jumlahnya sangat besar. Dana sebesar itu jauh lebih bermanfaat jika langsung diberikan kepada masyarakat terdampak,” tegas Prof. Marniati.
Ia menilai pendekatan paling efektif dalam penanganan pascabencana adalah memberdayakan masyarakat lokal yang terdampak langsung. Dengan melibatkan warga sebagai pekerja pembersihan dan pemulihan lingkungan serta memberikan upah yang layak, proses rehabilitasi akan berjalan lebih cepat sekaligus membantu memulihkan ekonomi masyarakat.
“Yang paling efektif itu masyarakat bekerja untuk masyarakat. Dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Mereka tahu kondisi lapangan, mereka yang paling membutuhkan, dan mereka pula yang paling cepat bergerak,” ujarnya.
PPA juga menyoroti pengerahan lebih dari 1.000 Praja IPDN ke Aceh Tamiang untuk mempercepat pemulihan UMKM dan ekonomi pascabencana. Kebijakan tersebut dinilai tidak sebanding dengan anggaran besar yang dikeluarkan. Selain biaya operasional yang tinggi, para praja disebut belum dibekali pengalaman dan keterampilan teknis lapangan yang memadai untuk penanganan bencana.
“Berapa hari mereka bisa bekerja efektif? Mereka juga belum terbiasa dengan kerja lapangan berat seperti pembersihan lumpur, puing, dan infrastruktur rusak. Ini harus dievaluasi secara jujur,” kata Prof. Marniati.
Dalam konferensi pers tersebut, PPA turut mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, terutama dalam penerapan satu data pendataan korban bencana agar seluruh bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Validitas data, menurut PPA, menjadi kunci utama keberhasilan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik, PPA menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, di antaranya percepatan pemulihan sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, dan ekonomi; keringanan biaya layanan dasar seperti PDAM dan PLN; restrukturisasi kredit bagi masyarakat terdampak; serta percepatan pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang layak dan berkeadilan.
Selain itu, PPA menegaskan pentingnya melibatkan pengusaha lokal Aceh dan masyarakat setempat dalam seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, termasuk kegiatan pembersihan wilayah terdampak. Menurut PPA, langkah ini tidak hanya mempercepat pemulihan fisik, tetapi juga menghidupkan kembali roda ekonomi rakyat.
Kepada Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Muzakir Manaf, PPA meminta agar lebih proaktif dan berada di garda terdepan dalam pemulihan pascabencana. PPA mendorong agar kewenangan dan anggaran rehabilitasi serta rekonstruksi dapat dikelola langsung oleh Pemerintah Aceh melalui pembentukan badan khusus, sehingga perputaran dana besar benar-benar berdampak pada ekonomi daerah.
Menutup konferensi pers, Prof. Marniati menegaskan bahwa seluruh sikap dan kritik PPA semata-mata untuk kepentingan rakyat Aceh.
“Bencana telah merenggut banyak hal dari masyarakat. Jangan sampai anggaran pemulihan ikut habis untuk hal-hal yang tidak efektif. Keselamatan, kemanusiaan, dan masa depan rakyat Aceh harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Ketua Umum PPA, Prof. Adjunct Dr. Marniati, didampingi Ketua Pembina Dedi Safrizal, ST dan anggota Partai dalam konferensi pers di kantor PPA 6 Januari 2026. Foto for acehupdate.net
