BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA), Alfian, mengatakan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menganggarkan APBA 2025 sebesar Rp 26,33 miliar untuk pengadaan perabotan rumah dinas anggota dewan dan kebutuhan lainnya.
“Kalau kita bandingkan dengan belanja di posisi APBA 2025, penganggaran untuk DPR Aceh tahun ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” kata Alfian pada Jumat, 18 April 2025.
Berdasarkan data yang dirangkum MaTA, kata dia, anggaran sebesar Rp 26,33 miliar itu untuk pengadaan 17 keperluan dewan. Alfian berpendapat, harusnya dewan menahan diri, mengingat tengah efesiensi anggaran.
Apalagi, kata Alfian, anggaran untuk Aceh telah dipangkas sebesar Rp 317 miliar oleh pemerintah pusat.
“Anggaran lagi terbatas, lalu terkuras untuk fasilitas elit pejabat lagi, ini tentu berdampak buruk terhadap pelayanan publik,” kata dia.
Dia mencontohkan, pengadaan kendaraan pimpinan dan anggota DPRA. Seharusnya, kata dia, tidak perlu dianggarkan, karena kendaraan yang ada masih terlihat layak digunakan. Begitu juga dengan pengadaan perabotan rumah tangga, meskipun secara umum bisa diganti setiap lima tahun sekali.
“Tapi kalau barang-barang itu masih layak pakai dan berfungsi, kenapa tidak tetap digunakan saja. Saat ini DPRA seperti menunjukkan logika yang tidak nyambung. Sebab, di saat fiskal Aceh sedang tidak sehat, justru terlihat ada rebutan fasilitas di antara eksekutif dan legislatif. Sementara kebutuhan rakyat malah terabaikan,” kata Alfian.
Alfian berharap kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf agar memberi masukan terhadap ego para anggota legislatif. Karena sejak awal visi dan misi pemerintahan Muzakir Manaf telah mengkampanyekan langkah kepentingan untuk rakyat.
“Jadi alokasi anggaran untuk program-program pro rakyat harus diperbanyak. Kalau tidak, semua janji saat kampanye itu hanya akan jadi omong kosong,” kata Alfian.
Menurut dia, salah satu cara menilai apakah pemerintahan Muzakir Manaf benar-benar pro rakyat adalah dengan melihat berapa besar anggaran yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. “Kalau anggaran untuk rakyat besar, barulah bisa disebut pro rakyat,” ucapnya.
Berikut 17 pengadaan yang menelan anggaran sebesar Rp 26,33 miliar untuk kebutuhan pimpinan dan anggota DPRA, belanja pakaian sipil harian pimpinan dan anggota DPRA sebesar Rp 567 juta, kendaraan perorangan dinas bagi Ketua DPRA sebesar Rp 3,3 miliar, televisi rumah dinas anggota DPRA sebesar Rp 729 juta, tempat tidur 6 kaki untuk rumah anggota DPRA sebesar Rp1,1 miliar, kendaraan perorangan dinas bagi Wakil Ketua DPRA sebesar Rp 5,4 miliar.
LED videotron pusat informasi sekretariat sebesar Rp 3,5 miliar. Kemudian pengadaan meja makan rumah dinas anggota DPRA sebesar Rp 616 juta, kulkas untuk rumah dinas anggota DPRA sebesar Rp 729 juta, kendaraan perorangan Bus Operasional sebesar Rp 2,2 miliar, pakaian sipil harian pimpinan dan anggota DPRA sebesar Rp 567 juta, kendaraan perorangan pool operasional sebesar Rp 768 juta, lemari pakaian utama rumah dinas pimpinan sebesar Rp 770 juta.
Selanjutnya pengadaan tempat tidur 4 kaki rumah anggota DPRA sebesar Rp 515 juta, lemari pakaian anak di rumah dinas anggota DPRA sebesar Rp 539 juta, televisi untuk rumah dinas anggota DPRA sebesar Rp 729 juta, sofa set rumah dinas Anggota DPRA sebesar Rp 600 juta dan rehabilitasi rumah dinas Ketua sebesar Rp 4,7 miliar.***
