Acehupdate.net, BANDA ACEH – Koordinator Masyarakat Transportasi Aceh (MaTA), Alfian, mendesak Pemerintah Aceh untuk mencegah pungutan liar (pungli) dalam tata kelola pembangunan rumah dhuafa.
Menurutnya, sangat penting adanya pembentukan mekanisme pengaduan yang kuat di tingkat provinsi maupun daerah untuk mencegah praktik premanisme serta memastikan rumah bantuan tepat sasaran serta berkualitas.
“Perlu ada sistem pengaduan yang efektif bagi warga yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pungli. Penyaluran rumah yang tidak tepat sasaran, atau jika ada masalah dengan kualitas pembangunan rumah,” ujar Alfian, Jumat, 10 Januari 2025.
MaTA, kata Alfian, memberikan dukungan penuh terhadap langkah transparansi yang diambil oleh Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal, dalam mengelola pembangunan rumah dhuafa. Menurutnya, pengumuman daftar penerima bantuan rumah untuk tahun 2025 merupakan langkah penting yang sebelumnya sulit diakses oleh masyarakat.
“Sebelumnya, daftar penerima rumah dhuafa sulit diakses baik secara data maupun informasi. Banyak sekali temuan rumah yang tidak tepat sasaran, serta proyek yang kualitasnya rendah. Transparansi ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan,” ujar Alfian.
Ia juga mengapresiasi verifikasi lapangan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Aceh di daerah sebagai langkah yang positif. Alfian berharap agar praktik baik ini dapat diteruskan oleh pemimpin terpilih ke depan.
“Verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Gubernur saat ini merupakan praktik yang sangat baik. Hal ini harus terus dipertahankan, karena dapat memastikan rumah yang dibangun benar-benar untuk yang membutuhkan,” kata Alfian.
Selain itu, ia menilai pentingnya kebijakan keterbukaan data dan informasi penerima rumah dhuafa yang selama ini belum dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Alfian mengingatkan bahwa transparansi ini juga akan mempermudah pemerintah dalam merencanakan pembangunan rumah dhuafa di masa depan.
“Penting untuk tidak hanya mengandalkan pengusulan dari warga yang membutuhkan rumah, tetapi juga melakukan pendataan yang lebih sistematis. Dengan begitu, kita dapat mengetahui secara jelas siapa saja yang benar-benar membutuhkan bantuan rumah,” katanya.
Ia juga mengharapkan agar praktek-praktek baik ini terus dilanjutkan oleh Gubernur Aceh yang baru, untuk memastikan harapan masyarakat Aceh yang telah lama terabaikan dapat diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan.
