BANDA ACEH — Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (DEMA FUF), Zuhari Alvinda Haris, mengecam pengadaan mobil dinas Badan Reintegrasi Aceh (BRA) senilai Rp 20 miliar. Ia menilai kebijakan tersebut tidak peka terhadap kondisi masyarakat Aceh yang masih terdampak bencana.
“Dalam kondisi sekarang, Pemerintah Aceh tidak boleh abai dalam menentukan arah penggunaan anggaran. Mengalokasikan dana sebesar itu untuk pengadaan yang tidak mendesak adalah keputusan yang keliru,” kata Zuhari di Banda Aceh, Jumat, 30 Januari 2026.
Zuhari mengatakan Pemerintah Aceh seharusnya lebih selektif dalam menentukan alokasi anggaran, terutama di tengah situasi darurat.
Ia menegaskan, nilai Rp 20 miliar bukan jumlah kecil dan seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang tengah mengalami kesulitan akibat bencana.
“Uang rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan untuk kepentingan birokrasi,” ujarnya.
Zuhari juga menyebut pengadaan tersebut berpotensi melukai rasa keadilan publik. Ia menilai kebijakan itu menunjukkan ketidakpekaan pemerintah Aceh terhadap penderitaan masyarakat.
“Sebagai mahasiswa, kami menyampaikan kritik ini sebagai bentuk tanggung jawab moral. Aceh sedang berduka. Kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat hanya akan menambah luka,” kata dia.
Atas dasar itu, Zuhari mendesak pemerintah Aceh membatalkan pengadaan mobil dinas BRA senilai Rp 20 miliar. Ia menegaskan anggaran tersebut semestinya diarahkan untuk penanganan dampak bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Dana yang dialokasikan pemerintah pusat maupun daerah seharusnya digunakan untuk membantu rakyat yang terdampak, bukan untuk kepentingan birokrasi,” ujarnya.
Zuhari menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kebijakan yang mengabaikan kepentingan publik berpotensi memicu reaksi masyarakat.
“Jika kepentingan birokrasi terus diutamakan, maka kritik dan protes publik adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari,” kata dia.***
