BANDA ACEH – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Aceh, A. Malik Musa, SH., M.Hum., angkat suara keras menanggapi tindakan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang ikut merazia kendaraan berpelat BL dari Aceh.
Ia menyebut kebijakan tersebut diskriminatif, tidak mendidik, dan berpotensi mengganggu stabilitas serta ketertiban umum.
“Ini tindakan yang keliru. Jangan sampai kendaraan Aceh dianggap tidak pantas melintas di Sumatera Utara.
Bukankah jauh lebih banyak kendaraan berpelat BK yang setiap hari keluar masuk Aceh membawa barang dan jasa? Kalau nanti Aceh melakukan hal yang sama, memaksa kendaraan plat BK ganti ke BL, apa jadinya dengan arus transportasi kita? Bisa kacau,” tegas Malik Musa, Sabtu (28/9/2025).
Menurutnya, kebijakan seperti ini hanya akan memicu gesekan antarwilayah dan menambah beban psikologis masyarakat. Ia mengingatkan, transportasi jalan raya adalah urat nadi ekonomi dan sosial antara Aceh dan Sumut.
Jika satu pihak mengambil keputusan sepihak tanpa memikirkan dampak luasnya, maka yang dirugikan justru rakyat kecil, khususnya pelaku usaha, sopir, hingga pedagang.
Malik Musa menilai sikap Bobby Nasution lebih mirip mencari sensasi politik daripada mengedepankan kebijakan yang bijak. “Seorang gubernur semestinya memikirkan solusi dan langkah yang memperkuat integrasi daerah, bukan justru menimbulkan gesekan.
Razia plat BL ini sangat tidak tepat, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang masih berat,” ujarnya.
PW Muhammadiyah Aceh berharap Pemerintah Aceh segera mengambil sikap resmi untuk menolak kebijakan diskriminatif tersebut. “Jangan sampai rakyat Aceh jadi korban kesewenang-wenangan.
Kita harus berdiri tegak menjaga martabat Aceh. Razia plat BL bukan hanya masalah administrasi kendaraan, tapi juga soal harga diri masyarakat Aceh,” pungkas Malik Musa.
