BANDA ACEH – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Prof. Budi Setiyono, mengatakan pihaknya tengah melakukan transformasi besar dalam program keluarga berencana ke komunitas berencana melalui pendekatan kolektif.
Jika sebelumnya BKKBN fokus pada pengendalian jumlah anak di tingkat keluarga, kini bergeser ke penguatan ketahanan komunitas secara menyeluruh.
“Dulu keluarga berencana itu fokus memastikan setiap keluarga memiliki ketahanan dengan mengendalikan jumlah anak, tapi sekarang kita sudah masuk tahap maturity. Masyarakat sudah mandiri dan sadar pentingnya KB tanpa harus diintervensi ketat seperti dulu,” kata Prof. Budi kepada wartawan, Ahad, 22 Juni 2025 di Banda Aceh.
Meski demikian, pada konsep terbaru juga memunculkan tantangan baru, seperti beyond family planning. Sebab menurutnya, BKKBN tidak lagi hanya mengurus jumlah anak, tetapi juga harus memastikan seluruh aspek kehidupan warga terpenuhi.
Pemerintah daerah juga dituntut harus mampu menghitung kebutuhan penduduk secara menyeluruh, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, lingkungan, lapangan pekerjaan hingga ke pengelolaan sampah.
“Kalau satu daerah punya 100 ribu penduduk, maka pemerintah wajib tahu apa yang mereka butuhkan, jangan sampai ada orang yang terlantar dari sisi kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan. Harus dihitung secara keseluruhan agar rakyat untuk betul-betul hidup dalam kesejahteraan,” pungkasnya.***
