BANDA ACEH – Antropolog Universitas Malikussaleh (Unimal), Teuku Kemal Fasya, menilai pernyataan separatis Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Zulfadhli alias Abang Samalanga, hanya gimmick. Menurutnya, usulan permintaan pisah dari Pemerintah Pusat merupakan pernyataan yang spontan.
“Jadi pernyataan ketua DPRA hanya gimmick, bukan pernyataan penuh kesadaran untuk membangun gerakan separatisme. Gak serius pernyataan itu,” kata Kemal Fasya, Selasa, 2 September 2025.
Kemal mengatakan ide merdeka sebagai gagasan agar daerah menjadi independen dan otonom merupakan ide bagus. Mengingat, masyarakat Aceh selama ini tidak terjajah secara kesejahteraan, pendidikan.
“Karena ide itu pasti berhubungan dengan kedaulatan politik separatisme. Lagi pula Ketua DPRA digaji dengan anggaran keuangan negara, bukan anggaran keuangan lokal, bagian dari pejabat negara di tingkat lokal,” kata dia.
“Apa mau ketua DPRA tidak lagi menerima gaji dari Pemerintah dan turun gunung melakukan gerilya politik-militer lagi. Pasti dia pikir 100 kali, karena akan terjebak pada label yang negatif dari Pemerintah Pusat,” sambung Kemal.
Pengamat Politik di Aceh ini juga menegaskan bahwa tidak terbesit sedikitpun di kalangan Partai Aceh untuk memerdekakan Aceh. Sebab, secara bahan dasar material-ideologis sudah tidak ada lagi.
“Apalagi Gubernur Aceh Mualem sudah sangat loyal kepada Presiden Prabowo yang ber partai Gerindra dengan ideologi ultranasionalisme. Merdeka secara gagasan-filosofis bukan merdeka dalam kerangka ideologi-politik,” kata Kemal.
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Zulfadhli, mengusulkan agar Aceh pisah dari Pusat ditambah dalam poin tuntutan mahasiswa untuk diajukan ke Pemerintahan Pusat. Hal itu disampaikan saat menanggapi tuntutan dari massa aksi di depan Gedung DPRA, Banda Aceh, Senin, 1 September 2025.
“Atau minta poin satu lagi, pisah aja Aceh dari Pusat (Jakarta). Tulis, biar saya teken,” kata Zulfadhli di hadapan massa aksi usai membaca seluruh tuntutan.
Saat itu, suasana sempat memanas, sorak-sorai dari arah peserta demo yang bereaksi atas pernyataan tersebut. Meski demikian, sebagian massa aksi mengingatkan agar tidak terprovokasi dan tetap fokus pada tuntutan utama yang disampaikan.
Para perwakilan DPRA yang ikut turun menemui massa aksi juga terlihat ikut meredakan ketegangan.
“Udah, udah,” kata beberapa anggota DPRA.
Wartawan mencoba mengonfirmasi pernyataan Zulfadhli terkait usulan poin tambahan tersebut. Namun, Zulfadhli justru meminta agar awak media massa menuliskan sesuai dengan apa yang telah ia sampaikan di depan massa aksi tadi.
“Apa yang ada di situ kalian tulis terus, yang tadi aja ya bahannya,” kata dia.
Sebelumnya, massa aksi turut menantang Zulfadhli untuk mengibarkan bendera Bintang Bulan berdampingan dengan bendera Merah Putih di Gedung DPR Aceh. Permintaan itu disampaikan Hanafiah, perwakilan dari Muda Seudang Pidie yang turut berorasi mewakili massa aksi.
Hanafiah mempertanyakan nasib bendera yang sudah 20 tahun perdamaian, tetapi belum diperbolehkan berkibar. Menurut Hafiah, aspirasi rakyat Aceh tersebut hingga saat ini tidak pernah dihiraukan.
Dia bahkan mengaku tidak takut dengan tentara dan aparat.
“Kami meminta sikap, keberanian Ketua DPRA untuk mengibarkan bendera ini (Bintang Bulan) sekarang. Kibarkan bendera di tiang sebelah bendera Merah Putih,” katanya.
Diketahui, Aliansi Rakyat Aceh sepakat menggelar unjuk rasa di DPR Aceh pada Senin, 1 September 2025. Dalam aksi tersebut, mereka mengusung beberapa poin tuntutan termasuk aspirasi mahasiswa di seluruh Indonesia yang meminta adanya reformasi di tubuh Polri dan DPR RI.
Khusus di Aceh, massa aksi juga meminta agar seluruh pelanggaran HAM di Indonesia untuk dituntaskan. Terutama terkait pelanggaran HAM di Aceh.
Poin lain yang menjadi tuntutan massa adalah evaluasi tambang serta menolak pembangunan batalyon tambahan di Aceh.***
Sumber: Ajnn
