BANDA ACEH – Ekonom Universitas Syiah Kuala, Profesor Rustam Effendi, mengingatkan Pemerintah Aceh agar realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tidak sekadar mengejar serapan, tetapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, khususnya warga terdampak bencana banjir besar. Menjelang bulan puasa dan meugang, ia menilai ancaman inflasi semakin mengkhawatirkan di tengah daya beli masyarakat yang melemah.
“Masyarakat belum punya uang, kalau harga-harga naik lagi, itu bisa memicu masalah serius, bahkan konflik sosial,” kata Profesor Rustam Effendi seperti dikutip AJNN di Banda Aceh, Rabu, 4 Februari 2026.
Dia berharap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2026 hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri RI yang dipastikan terealisasi pada pekan kedua Februari benar-benar diprioritaskan untuk wilayah bencana. Misalnya, mengantisipasi inflasi, melakukan operasi pasar, menjaga distribusi dan pasokan barang di pasar.
“Jangan hanya bicara realisasi secara umum, tapi lihat apakah itu benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak bencana,” katanya.
Menurutnya, sampai saat ini imbas dari bencana banjir besar yang melanda sejak akhir November 2025 lalu membuat angka inflasi cukup tinggi. Daya jual beli masyarakat menurun. Jadi intinya, uang harus didistribusikan dulu ke masyarakat.
“Geser dulu pos-pos yang tidak penting. SPPD misalnya, batasi dulu perjalanan dinas. Mengecat kantor, mengecat gedung, itu bisa dihemat dulu. Ujungnya harus jelas: menyentuh kebutuhan publik,” kata Profesor Rustam.
Akademisi USK ini berharap Pemerintah Aceh melalui Satuan Kerja Pemerintah Aceh harus memperhatikan dengan baik penggunaan APBA 2026. Jika realisasi ini tidak menyentuh masyarakat, ini akan mengkhawatirkan bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh.
“Perubahan harus dilakukan secara bijak, kalau tidak, kesannya akan menjadi tidak baik,” kata Prof Rustam Effendi.***
