JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, M Nasir Djamil, meminta Tentara Nasional Indonesia mengusut tuntas dugaan kekejian yang dilakukan oleh empat prajurit terhadap aktivis kemanusiaan dan hak asasi manusia, Andrie Yunus. Dia meminta penyidik yang menangani perkara ini kemungkinan perintah untuk melakukan kekejian itu.
“Di satu sisi, kita patut berterima kasih karena adanya pengakuan dari pimpinan TNI, dalam hal ini Danjen Puspom TNI, bahwa anggota lah yang melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS itu,” kata Nasir seperti dikutip dari RMOL, Kamis, 19 Maret 2026.
Namun dia juga mengajukan pertanyaan tentang kekejian itu. Apakah yang dilakukan para tersangka adalah inisiatif pribadi atau mereka melaksanakan perintah atasan. Hal inilah yang perlu didalami para penyidik perkara ini; untuk menemukan benang merahnya.
Selain mengapresiasi pernyataan resmi TNI, Nasir menilai pengakuan itu menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan ruang sipil, supremasi hukum, serta akuntabilitas di lingkungan militer. Karena itu dia menekankan urgensi pengungkapan motif para pelaku, terutama untuk memastikan apakah para pelaku berdiri sendiri atau bekerja atas perintah atasan.
Nasir juga mengapresiasi kerja sama antara TNI dan Polri dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Andrei itu. Sinergi kedua institusi itu dinilai Nasir penting untuk menjawab keraguan publik terkait proses penegakan hukum dalam kasus tersebut.
Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, meminta aparat penegak hukum tidak bermain-main dalam menangani dugaan kekejian ini. Dia meminta proses hukum terhadap empat tersangka, yang merupakan anggota TNI, dijalankan secara terbuka, tegas, dan tanpa kompromi.
Mugiyanto juga mengatakan perbedaan informasi yang berkembang antara Polri dan TNI harus dijembatani dengan koordinasi kuat dan konsistensi data antaraparat penegak hukum. Sehingga penanganan perkara ini tidak membuat pubik bingung. Dia juga meminta pihak yang menangani perkara ini menjaga integritas.
Mugiyono mengingatkan, penanganan perkara ini tidak boleh berhenti hanya pada pengungkapan pelaku di lapangan. Negara harus membongkar seluruh aktor yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya pihak yang berada di balik layar.
Tak hanya itu, Kementerian HAM secara terbuka menyinggung perlunya pembenahan serius di tubuh TNI, khususnya dalam hal disiplin internal. Pimpinan intelijen, termasuk Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) diminta tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap prajurit yang terlibat dalam aksi keji itu.***
