ACEH UTARA – Pengamat Politik Universitas Malikussaleh (Unimal), T Kemal Fasya mengatakan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2026 harus berbasis perencanaan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta Daftar Isian Masalah. Selain itu, para penyusun RAPBA 2026 diharap turut menyingkirkan ego kepentingan kelompok.
“Dana ini dibuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Yakni mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan serta meningkatkan jaminan dan kualitas kesehatan,” kata T Kemal Fasya seperti dikutip AJNN, Minggu, 23 November 2025.
Kemal Fasya menambahkan jika dilihat pada postur fiskal, Aceh selalu berada dalam kontraksi atau masalah untuk dilakukan penyelarasan dengan program yang dirancang. Akibatnya selalu ada beberapa hal yang semula direncanakan masuk dalam APBA dihapus.
Namun, kata dia, hal itu bukan hanya terjadi di perencanaan anggaran untuk tahun 2026 saja. Bahkan sudah berlangsung sejak 20 tahun terakhir.
Dikatakan Kemal, terkait sejumlah rencana anggaran tercatat menjadi fokus dalam APBA 2026 di antaranya yakni Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, insentif tenaga kesehatan, dan Pelaksanaan Pekan Olahraga Aceh (PORA) yang seharusnya berbasis dari RPJM, yang sudah disahkan pada Agustus lalu.
“Seharusnya program unggulan harus berangkat dari RPJM bukan dari improvisasi gubernur seperti yang terjadi hari ini. Karena itu lebih ke kepentingan yang tidak terbuka daya refleksinya oleh banyak orang,” ujar Kemal.
Khusus terkait PORA, Kemal mengakui bahwa kegiatan tersebut memerlukan anggaran dari daerah dan bukan nasional. Namun, jika melihat pada skema penganggaran, terdapat macam-macam sumber dana yang dapat dipakai seperti APBA murni, dana Otsus serta dana dari Bendahara Umum Nasional (BUN) atau hak prioritas presiden yang diturunkan serta realisasi melalui Menteri Keuangan.
“Namun kita khawatirkan belajar dari pengalaman program PON Aceh-Sumatra Utara ditetapkan dengan dana APBN, problemnya kemudian sebagian besar malah diplot anggaran daerah sehingga terjadi pemangkasan atau refocusing, sehingga menyebabkan kesengsaraan masyarakat Aceh terhadap pembangunan,” sebut Kemal.
Kemal menyebutkan prioritas paling penting di Aceh yakni bidang pendidikan dan kesehatan. Menurutnya terdapat beberapa hal dari sektor pendidikan dan kesehatan yang muncul dari masa Irwandi-Nazar penting untuk dilanjutkan oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.
“Karena orang tidak sehat tidak menjadi SDM yang produktif, kalau tidak pintar tidak bisa menjadi agen perubahan pembangunan di masa mendatang,” imbuhnya.
Sementara itu, Pengamat Komunikasi Politik Unimal, Masriadi Sambo , mengatakan pembahasan RAPBA 2026 momen paling dilematis bagi Gubernur Aceh Muzakir dan DPRA. Pasalnya, di tengah Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Provinsi Aceh dipangkas sebesar Rp 800 miliar, turut menjadi persoalan yang harus disiasati bersama dengan DPRA. Kondisi serupa dialami oleh kabupaten/kota.
Untuk itu, ia menyarankan Mualem mengambil kebijakan prorakyat dan fokus pada program untuk mendongkrak perputaran ekonomi di daerah.
“Pemerintah Aceh baiknya menarasikan sektor apa saja yang dipangkas dampak pemotongan TKD. Misalnya, mengurangi besaran tunjangan pegawai dan pejabat, pemangkasan makan minum rapat, honorarium kegiatan dijadikan sebagai tugas pokok dan fungsi, bukan sebagai honor tambahan pegawai,” terang Masriadi.
Dia menyebutkan, penjelasan ini penting untuk diketahui publik. Sehingga Mualem dianggap prorakyat di tengah keterbatasan ruang fiskal Aceh.
“Narasi detail ini penting untuk memberi pemahaman utuh pada masyarakat. Karena tidak semua publik kita paham postur APBA dan kewajiban yang menyertainya sesuai regulasi yang ada,” tuturnya.
Di sisi lain, dia menyarankan menyarankan Pemerintah Aceh untuk menggenjot sektor pendapatan yang tidak memberatkan rakyat. Misalnya, mendorong kabupaten/kota memungut pajak restoran dan kafe.
“Mualem bisa mendorong kabupaten/kota memungut pajak pertambahan nilai (PPN) untuk restoran dan kafe, utamanya kafe mewah dan elit. Jangan sekelas warung kopi kampung. Kalau kafe mewah, pengunjungnya berduit, jadi tidak merasa beban membayar pajak itu,” ujarnya.
Akan semakin dilematis, sambung dia, semisal daerah menambah besaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) seperti yang terjadi di Lhokseumawe beberapa bulan lalu, walau kemudian dibatalkan.
“Kalau PBB P2 itu membebankan rakyat, karena rakyat seluruhnya kena, bukan hanya kelompok memiliki fondasi ekonomi yang kuat,” terangnya.
Masriadi berharap Mualem menunjukan keberpihakan pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai janji kampanye.
“Program beasiswa, misalnya, yang kemudian menjadi masalah hukum, bukan berarti langsung dihapuskan. Mualem bisa membenahi sistemnya, agar tidak korup. Tapi program ini penting sekali untuk peningkatan Sumber Daya Aceh,” tegasnya.
Dikatakan Masriadi, Mualem juga dapat mewajibkan seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan BUMN di Aceh untuk rekrutmen terbuka serta menerima tenaga kerja asal Provinsi Aceh.
“Catatannya asal Provinsi Aceh, dari kabupaten/kota mana pun boleh. Asal dia KTP Aceh. Ini bisa mengurangi angka pengangguran,” katanya.
Terkadang korporasi berdalih pekerja Aceh tidak memiliki kompetensi, sehingga merekrut pekerja luar. Di situlah menurutnya Mualem perlu menanyakan kompetensi seperti apa yang dibutuhkan perusahaan.
“Namun, publik juga harus memahami betapa sulitnya mengatur APBA 2026 di tengah keterbatasan ruang fiskal. Karena itu digitalisasi pemerintah, di bawah Sekda M Nasir perlu terus didorong. Sehingga, keterbukaan membuat rakyat paham kondisi keuangan Provinsi Aceh,” pungkasnya.***
