Acehupdate.net, BANDA ACEH – Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah alias Dek Fadh, mengatakan validasi dan konsistensi data dalam perumusan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan sangat penting. Karena itu, kata dia, permasalahan terkait Satu Data Aceh ini benar-benar tertangani dengan baik.
“Diskusi ini harus menghasilkan kesimpulan yang jelas mengenai pengelolaan data,” ujar Dek Fadh, saat memimpin rapat dengan jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan tim Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) di Ruang Rapat Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Selasa, 25 Februari 2025.
Pertemuan tersebut berfokus pada penguatan tata kelola data melalui implementasi Satu Data Aceh, sebuah kebijakan yang bertujuan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan ini merupakan bagian dari program nasional Satu Data Indonesia, yang mendukung efektivitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan di Aceh.
Ia mencontohkan bahwa keakuratan data sangat krusial dalam berbagai program pemerintah, baik pusat maupun daerah, seperti pendataan rumah layak huni, kepesertaan BPJS Kesehatan, distribusi LPG 3 kg, bantuan sosial, hingga BBM subsidi.
“Ketidakvalidan data bisa berdampak luas. Program bisa salah sasaran dan gagal menyelesaikan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, kita harus bergerak cepat memverifikasi dan memvalidasi data, sehingga informasi yang dimiliki benar-benar akurat,” ujarnya.
Dek Fadh meminta Diskominsa Aceh untuk aktif mengelola dan menyelenggarakan sistem Satu Data Aceh guna memastikan implementasi kebijakan berjalan optimal. Ia menekankan bahwa data yang valid tidak hanya menjadi dasar perencanaan pemerintah, tetapi juga meningkatkan efektivitas program strategis.
“Diskominsa harus memaksimalkan perannya sebagai pusat informasi pemerintah Aceh. Data yang tersedia harus mudah diakses dan disampaikan secara transparan kepada masyarakat,” katanya.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah daerah, diharapkan implementasi Satu Data Aceh dapat berjalan optimal, sehingga kebijakan dan program pembangunan di Aceh memiliki landasan data yang akurat dan terpercaya. Dalam pertemuan tersebut, juga hadir Pelaksana Tugas Sekda Aceh Al Hudri, para asisten sekda, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominsa) Aceh, sejumlah kepala SKPA terkait, serta tim SKALA Aceh.***
