Acehupdate.net, BANDA ACEH – Risman Rachman, pengamat politik dan pemerintahan, mengatakan tuduhan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Zulfadhli, yang menyebut surat edaran terkait Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Aceh sebagai “permainan” Fadhlullah (Wakil Gubernur Aceh) dan Teuku Irsyadi dari Partai Gerindra.
Tudungin ini, kata dia, harus disikapi dengan hati-hati. Menurut Risman, jika tuduhan tersebut diterima masyarakat sebagai kebenaran, maka dampaknya akan sangat berbahaya.
Baca juga: Ketua DPR Aceh Ancam Lengserkan Fadhlullah dari Jabatan Wakil Gubernur
“Ini bisa merusak hubungan baik yang telah terjalin lama antara Partai Aceh dan Gerindra, serta antara Presiden Prabowo dan Gubernur Mualem,” ujarnya, Sabtu, 22 Februari 2025.
Risman menyebut pernyataan Zulfadhli yang disampaikan dalam sidang paripurna dan disiarkan langsung di YouTube, telah menjadi bahan perbincangan publik. Ia menilai kabar itu berpotensi menyebar luas, bahkan mencapai para pemimpin Gerindra dan pejabat lainnya.
“Hal ini sangat mungkin mengganggu hubungan yang telah terbina puluhan tahun,” ucapnya.
Risman juga mengingatkan bahwa Aceh membutuhkan dukungan banyak pihak, bukan hanya DPR Aceh. Tetapi juga DPR RI dan Presiden untuk mempercepat pembangunan.
Risman mengatakan bahwa pernyataan Ketua DPR Aceh bisa mempengaruhi dinamika politik, yang tak seharusnya dipandang sebagai bagian dari negosiasi politik.
“Pernyataan ini akan menciptakan suasana yang tidak nyaman,” sebut Risman.
Menurut Risman, berdasarkan Surat Edaran BKN 2021, Surat Perintah Gubernur Aceh sudah sesuai prosedur. Begitu pula terkait paraf, yang sesuai dengan Pasal 39 huruf (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/2023, tidak memerlukan paraf dari pejabat yang menandatangani.
Dengan situasi yang semakin panas, Risman berharap semua pihak tetap fokus pada pembangunan Aceh dan kesejahteraan rakyat.
“Pernyataan Mualem yang menyatakan dirinya disumpah untuk mensejahterakan rakyat harus menjadi pegangan utama,” ujarnya.***
