Acehupdate.net, LANGSA – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Langsa sampai Desember 2024 terutang kepada pihak ketiga mencapai Rp 40 miliar. Kondisi tersebut dinilai belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Nilai utang tersebut sangat fanstastis, mengingat pada tahun 2020 utangnya hanya 20 miliar,” kata salah seorang warga yang mengaku karyawan di rumah sakit milik pemerintah itu, Jumat, 14 Februari 2025.
Padahal, kata dia, setiap bulan berjalan RSUD Langsa mengklaim biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp 11 miliar dan jika diakumulasikan per tahun mencapai Rp 132 miliar. Menurut sumber ini, dengan klaim BPJS yang angkanya sangat besar, timbul tanda tanya mengapa RSUD Langsa masih terutang sebesar itu.
Karenanya, kata dia, sudah sepatutnya dana yang dikelola oleh RSUD Langsa termasuk dana BLUD di audit secara menyeluruh, mengingat sejak 2020 hingga sekarang belum pernah terdengar diaudit.
Celakanya lagi, kata dia, adanya pemotongan khusus uang klaim BPJS RSUD Langsa diluar ketentuan pembagian jasa medis untuk semua pasien ortopedi yang masuk kamar operasi sebesar Rp 150 ribu per pasien.
“Dampak utang tersebut, kini banyak obat-obatan yang sangat dibutuhkan pasien rawat inap maupun pasien rawat jalan tidak tersedia di apotik RSUD Langsa, karena supplier tidak mau mengirimkan obat lagi. Bahkan obat-obat yang murah sekalipun terkadang tidak tersedia di apotik, pasien terpaksa beli diluar,” kata sumber yang tidak mau ditulis namanya ini.
Ia berharap adanya evaluasi atau audit menyeluruh terhadap penggunaan dan transparansi keuangan RSUD Langsa agar pelayanan kesehatan bisa maksimal dan tingkat kesehatan masyarakat semakin membaik dimasa mendatang.
Direktur RSUD Langsa, Zulkumar, tidak membantah ihwal nilai utang tersebut. Menurutnya hal tersebut lumrah terjadi di banyak rumah sakit.
“Utang berjalan pasti ada untuk semua rumah sakit, sedangkan jumlah hutang 2024 mohon kita menunggu proses audit yang sedang berlangsung oleh BPK wilayah Aceh,” kata Zulkumar.
Soal klaim BPJS, kata Zulkumar, tidak setiap bulan Rp 11 miliar, tetapi nilainya bervariasi sesuai jumlah kunjungan pasien. Saat disinggung soal obat-obatan tidak tersedia di apotik rumah sakit, Zulkumar juga tidak membantah. Tetapi menurutnya supplier tidak mempermasalah selama pembayaran sesuai MoU.
“Namun yang sedikit hambatan saat ini pengesahan anggaran Pemko Langsa belum bisa dieksekusi, karena kendala administrasi yang berproses,” kata Zulkumar memberi alasan banyak obat-obatan tidak tersedia di apotik rumah sakit.***
