BANDA ACEH — Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al Haythar menegaskan bahwa peringatan tragedi kemanusiaan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum moral untuk merawat ingatan kolektif dan memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Malik Mahmud dalam doa bersama dan refleksi kemanusiaan memperingati Tragedi Idi Cut–Arakundo yang digelar Sabtu, 14 Februari 2026.
“Hari ini kita berdiri di antara ingatan dan tanggung jawab sejarah,” ujarnya.
Ia mengajak masyarakat mengenang kembali peristiwa 3 Februari 1999 di Idi Cut–Arakundo, Kabupaten Aceh Timur, yang disebutnya sebagai lembaran kelam sejarah dan mencederai nilai kemanusiaan.
Menurutnya, luka masa lalu tidak boleh dihapus, tetapi harus dijadikan pelajaran agar kekerasan tidak pernah terulang.
“Kita tidak mengingat untuk membalas dendam. Kita mengingat agar kebiadaban tidak pernah lagi mendapat tempat di bumi Aceh,” tegasnya.
Berdasarkan dokumentasi lembaga hak asasi manusia, peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dari kalangan warga sipil serta dugaan pelanggaran kemanusiaan. Sejumlah keluarga korban hingga kini disebut masih menantikan pengungkapan kebenaran dan keadilan.
Malik Mahmud menekankan bahwa proses kebenaran dan keadilan merupakan bagian penting dari pemulihan dan rekonsiliasi yang bermartabat di Aceh.
Singgung Perdamaian Helsinki
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung pentingnya menjaga amanah perdamaian yang lahir dari Nota Kesepahaman Helsinki.
Menurutnya, perjanjian tersebut bukan sekadar dokumen politik, melainkan fondasi moral dan rujukan dalam menjaga stabilitas Aceh hingga kini.
“Amanah Helsinki bukan dokumen masa lalu, tetapi kompas masa depan. Ia harus dijaga lintas generasi dan lintas kepemimpinan,” katanya.
Ia menegaskan perdamaian harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui penguatan institusi sipil, penghormatan hak asasi manusia, penyelesaian persoalan korban konflik, serta tata kelola pemerintahan yang adil dan inklusif.
Perdamaian, lanjutnya, tidak boleh berhenti sebagai simbol, tetapi tercermin dalam kebijakan publik dan perilaku sosial masyarakat.
Acara diawali dengan doa bagi para korban Tragedi Idi Cut–Arakundo serta korban bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi pada 26 November 2025 di sejumlah wilayah Aceh.
Menurut Malik Mahmud, seluruh korban tersebut merupakan bagian dari duka kemanusiaan Aceh yang harus dihormati dan dikenang secara bermartabat.
Ia juga mengingatkan bahwa bencana alam menjadi peringatan tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan, memperkuat konservasi hutan, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan ekologis.
Di tengah dinamika global yang dinilai semakin tidak pasti, Aceh diminta tetap menjaga kohesi sosial dan konsisten pada jalur non-kekerasan.
“Kekuatan Aceh tidak terletak pada senjata atau kekerasan, melainkan pada persatuan rakyatnya, pada iman, adat, dan persaudaraan,” ujarnya.
Pesan khusus juga disampaikan kepada generasi muda Aceh agar menjadi penjaga kemanusiaan dan pelanjut perdamaian.
“Jangan biarkan sejarah dihapuskan. Namun jangan pula biarkan sejarah memenjarakan masa depan kalian,” pesannya.
Peringatan ditutup dengan pembacaan Surah Al-Fatihah dan komitmen bersama untuk terus merawat perdamaian serta memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran kemanusiaan di Aceh.***
