BANDA ACEH – Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Profesor Abd Jamal, meminta Pemerintah Aceh bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) segera mengambil langkah konkret dan luar biasa (extraordinary) untuk menekan lonjakan inflasi yang telah menembus 6,71 persen secara tahunan (year on year) pada Desember 2025.
Menurutnya, inflasi setinggi ini tidak hanya dipicu oleh gangguan pasokan akibat bencana banjir dan terputusnya jalur logistik, tetapi juga berpotensi memperparah kemiskinan riil dan menekan daya beli masyarakat menjelang Ramadhan dan Idulfitri 2026.
“Inflasi yang terjadi di Aceh pada angka 6,71 persen y-o-y dan 3,60 persen pada Desember 2025, ini sangat fantastik. Ini bukan disebabkan oleh fator tunggal, tapi kombinasi dari adanya gangguan pasokan sebagai dampak dari terputusnya jalur transportasi logistik lanjutan peristiwa bencana banjir, dan meningkatnya permintaan terhadap berbagai kebutuhan. Ini dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi stoknya berkurang, di sisi lain permintaannya meningkat,” kata Abd Jamal, Rabu, 7 Desember 2025.
Jamal mengatakan bencana banjir yang memutus jalur logistik menjadi penyebab utama kenaikan harga di Aceh. Itu menjadikan terhambatnya pasokan berbagai kebutuhan pokok ke Aceh, karena jalan dan jembatan putus di beberapa wilayah.
Faktanya di lapangan bahkan menunjukkan kenaikan harga bahan pokok yang signifikan.
“Kita dapat melihat semua jenis kebutuhan pokok meningkat, harganya gila-gilaan. Ada yang mencapai dua kali lipat untuk komoditas tertentu. Hingga saat ini pun, meskipun beberapa barang talah menurun harganya, tetapi masih jauh di atas harga sebelumnya. Belum kembali ke harga lama. Jangan-jangan ini telah terbentuk harga equilibrium (keseimbangan atau kesetimbangan) baru,” ucapnya.
Ia menyebutkan ketergantungan pada impor dari luar wilayah menjadi faktor penentu tinggi dan rendahnya harga komoditas di Aceh. Kemudian kenaikan harga LPG yang mencapai dua kali lipat telah membebankan kebutuhan hidup rumah tangga, juga memberatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Bukan hanya mereka harus menaikkan harga output-nya, tapi juga ada sebagian yang harus tutup sementara waktu karena tidak mampu membeli dan sulit mendapatkannya. Kondisi tersebut memperparah kehidupan ekonomi masyarakat,” ucapnya.
Menurutnya kemiskinan riil itu bukan hanya dipengaruhi oleh inflasi, tetapi juga karena sumber pendapatan warga. Di sisi lain, peringatan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dinilai tidak berpengaruh signifikan di Aceh.
Abd Jamal mengkhawatirkan bila kondisi Aceh belum normal, maka kenaikan harga barang akan tetap berlangsung. Terlebih menjelang Ramadhan dan Idul Fitri.
“Kenaikan harga-harga dan inflasi ini tentu saja harus mendapat perhatian yang besar dari pemerintah. Ini dikarenakan dampaknya yang besar pada kemiskinan riil,” ucapnya.
Pemerintah Aceh bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) disarankan untuk mengambil kebijakan konkrit dan extraordinary untuk menstabilkan harga. Salah satu caranya dengan menggelar operasi pasar secara masif, yang fokus pada kebutuhan pokok masyarakat hingga memasuki bulan puasa, terutama di wilayah yang paling berdampak.
Dia berharap dengan adanya operasi pasar dapat memotong rantai distribusi yang mahal.
Selain itu, Abd Jamal menyarankan percepatan perbaikan infrastruktur logistik seperti jalan dan jembatan yang rusak imbas bencana.
“Pemerintah daerah perlu melakukan subsidi biaya transportasi barang kebutuhan pokok guna menstabilkan harga. Perlu pengawasan dan penggeledahan bila ada penimbunan barang-barang kebutuhan pokok dan perlu membangun sinergisitas yang kuat antara Pemerintah Aceh, Bank Indonesia, dan pemerintah kabupaten/kota guna meningkatkan daya beli masyarakat dan tidak tergerus dalam menghadapi bulan puasa dan hari raya tahun 2026,” sebutnya.(Ajnn)
