Banda Aceh— Pemerintah Aceh memastikan bahwa bantuan internasional untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Aceh dapat masuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hal ini disampaikan Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyikapi berbagai pertanyaan publik terkait keterlibatan pihak internasional dalam penanganan bencana di Sumatra, khususnya Aceh.
Muhammad MTA menjelaskan, berdasarkan hasil konfirmasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bantuan internasional yang bersifat non–government to government selama ini dibenarkan.
Artinya, bantuan dari organisasi internasional non-pemerintah (NGO internasional) dapat disalurkan untuk mendukung upaya pemulihan pascabencana.
“Untuk bantuan yang bersifat government to government, hingga saat ini belum ada arahan khusus dari pemerintah pusat,” ujar Muhammad MTA pada awak media, Minggu 21 Desember 2025 malam.
Ia menegaskan, dengan ketentuan tersebut, NGO internasional atau lembaga sejenis tetap dapat berperan aktif dalam membantu pemulihan Aceh pascabencana.
Namun, seluruh aktifitas bantuan wajib dilaporkan dan dikoordinasikan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
Terkait bantuan barang dan logistik, Muhammad menyampaikan bahwa mekanisme penyalurannya tetap mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku di instansi kebencanaan.
Sementara itu, untuk program pemulihan jangka menengah dan panjang, akan dikomunikasikan lebih lanjut dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh.
“Program pemulihan akan disesuaikan dengan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang akan disusun oleh Pemerintah Aceh di bawah supervisi Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Pemerintah Aceh, lanjut Muhammad MTA, terus melakukan berbagai langkah percepatan pemulihan. Gubernur Aceh secara langsung turun ke daerah-daerah terdampak guna memastikan penanganan dilakukan secara strategis, terpadu, dan tepat sasaran.
“Dalam berbagai kesempatan, Gubernur selalu mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, saling mendukung, dan berkolaborasi demi percepatan pemulihan pascabencana, meskipun dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada,” ujar Muhammad MTA.
